Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk mempercepat dan memperluas penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP). Skema pembiayaan ini disiapkan sebagai solusi yang mudah, murah, dan cepat bagi pelaku usaha sektor perumahan serta masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri PKP saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Ballroom Lantai 6 Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2026).
Setibanya di lokasi, Menteri PKP disambut langsung oleh Direktur Consumer Banking BTN Evita Barliana dan Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa Nugroho. Menteri PKP kemudian meninjau stan layanan dan berbincang dengan petugas serta calon debitur untuk memastikan proses pengajuan berjalan lancar, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
Dalam arahannya, Menteri PKP menegaskan bahwa program KPP merupakan wujud nyata terobosan Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses permodalan yang terjangkau bagi rakyat kecil. Melihat tingginya antusiasme dan manfaat di lapangan, pemerintah menaikkan kuota pembiayaan KPP nasional dari semula Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
Menteri PKP menjelaskan bahwa program KPP menyentuh dua sisi penting secara terpadu. Dari sisi penyediaan rumah (supply), pembiayaan menyasar pengembang perumahan, kontraktor, hingga toko bahan bangunan. Sementara dari sisi kebutuhan masyarakat (demand), pinjaman berbunga rendah sekitar 5,99 persen per tahun diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan rumahnya sebagai tempat usaha.
Saat berdialog langsung dengan peserta, Menteri PKP menyoroti keringanan beban bunga yang dirasakan para pelaku usaha. Pak Anto, perintis toko bahan bangunan asal Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menuturkan pinjaman KPP miliknya telah cair sebesar Rp550 juta dengan proses sekitar tiga minggu tanpa pungli. Beban bunga pinjamannya turun drastis dari sebelumnya hampir 11 persen menjadi sekitar 6 persen, sehingga selisih dana tersebut bisa dialihkan sepenuhnya untuk memperbesar modal dagang.
Keringanan serupa dirasakan Aldi, pengembang rumah subsidi di Pandeglang. Melalui pembiayaan KPP sebesar Rp2 miliar dengan bunga rendah, kapasitas usahanya melonjak pesat dari semula hanya sanggup membangun dua unit rumah kini mampu memproduksi hingga 40 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan rumah rakyat memiliki dampak ekonomi berantai yang sangat luas.
“Satu unit rumah subsidi menyerap tenaga kerja lokal. Ketika puluhan hingga ratusan rumah dibangun, ratusan tukang bangunan bekerja, toko material sekitar ikut laku menjual semen dan cat, sopir truk material bekerja, hingga warung makan milik warga sekitar lokasi proyek ikut hidup. Inilah alasan mengapa Presiden menaruh perhatian besar pada sektor perumahan,” ujar Menteri PKP.
Menteri PKP turut mengapresiasi kinerja BTN yang menjadi bank terdepan dalam mendukung rantai pasok industri perumahan. Dari target penyaluran KPP BTN sebesar Rp10 triliun tahun ini, realisasinya telah menembus Rp5,2 triliun dan ditargetkan tuntas hingga akhir tahun. Kualitas kredit yang disalurkan pun dinilai sangat baik dan disiplin pembayarannya tinggi, bahkan catatan kredit macet untuk KPP saat ini masih nol persen.
Pada agenda tersebut, dilakukan penyerahan simbolis pembiayaan kepada enam perwakilan debitur. Dari sisi penyedia perumahan, pembiayaan diserahkan kepada PT Ageung Bangun Indonesia (pengembang perumahan), Harry De Mahardhika (kontraktor), dan PT Satya Alam Sejahtera (toko bahan bangunan). Sedangkan dari sisi masyarakat dan pelaku usaha rumahan, diserahkan kepada Marlina (usaha laundry), Yoyoh Suhariah (penjual gas oksigen), dan Riyanto (pelaku UMKM).
“Sebagai pelayan masyarakat dan pengelola perbankan, kita digaji dari uang rakyat. Kita harus bekerja bersih, cepat, dan tidak boleh malas. Negara jangan bangga kalau penerima bansosnya terus bertambah, kita justru bangga kalau masyarakat kecil dan pelaku UMKM berhasil mandiri dan naik kelas,” tegas Menteri PKP.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho beserta jajaran, Direktur Consumer Banking BTN Evita Barliana, Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa Nugroho, jajaran Kementerian PKP, serta para perwakilan asosiasi pengembang perumahan
