Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat melalui program bedah rumah dan Bakti Kesehatan Polisi bersama masyarakat di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (31/10/2026). Kegiatan ini dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto, serta Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara pemerintah pusat, kepolisian, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan yang menyeluruh bagi masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas rumah melalui program bedah rumah Kementerian PKP, tetapi juga pada pelayanan kesehatan, kepastian hukum atas kepemilikan rumah, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pelaksanaan program bedah rumah harus mengedepankan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas. Seluruh proses bantuan juga harus dipastikan berjalan tanpa pungutan biaya kepada masyarakat penerima manfaat.
“Jangan hanya meninggalkan sejarah, tetapi juga penting untuk membuat sejarah bagi rakyat Indonesia. Program bedah rumah ini harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan gratis, tidak dipungut biaya,” ujar Menteri PKP.
Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung percepatan program peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, kepolisian, dan lembaga pemberdayaan ekonomi dinilai menjadi kunci agar penanganan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan komprehensif.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendagri, BPS, Kementerian ATR/BPN, Kapolda Metro Jaya, PNM, dan semua pihak yang telah mendukung, membantu, serta menunjukkan keberpihakan untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan komprehensif dalam pelaksanaan bedah rumah bagi rakyat kecil, sesuai arahan Presiden Prabowo untuk Jakarta,” ungkapnya.
Dalam dialog bersama masyarakat Kampung Boncos, Menteri PKP menjelaskan bahwa peningkatan kualitas hunian perlu diikuti dengan penguatan aspek legalitas kepemilikan rumah dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan demikian, manfaat program tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Kementerian PKP mendorong sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program 1 juta sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat.
“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diurus Kementerian ATR/BPN, dan perekonomiannya ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM. Itulah bagaimana superteam bekerja,” tegas Menteri PKP.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Ibu Abeng, memberikan penjelasan mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan sertifikasi tanah gratis kepada warga.
Masyarakat juga diarahkan untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku dan fitur yang berkaitan dengan layanan plotting bidang tanah sesuai petunjuk yang tersedia, serta melengkapi data tanah yang diperlukan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu proses pendataan dan memperlancar tahapan penanganan permohonan sertifikasi oleh Kementerian ATR/BPN.
Menteri PKP turut berdialog dengan sejumlah warga mengenai proses pengurusan sertifikat, termasuk kecepatan pelayanan dan kepastian bahwa program sertifikasi gratis tidak membebani masyarakat dengan biaya pengurusan program.
Selain legalitas rumah, penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dari pendekatan terpadu pemerintah. Menteri PKP menyosialisasikan dukungan permodalan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Di DKI Jakarta, sekitar 250.000 masyarakat telah mendapatkan pemberdayaan melalui program tersebut.
Menteri PKP menekankan bahwa tata kelola penyaluran pembiayaan dan pemberdayaan usaha harus dilaksanakan dengan sistem yang baik, benar, adil, dan memudahkan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, dukungan permodalan diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi.
Sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, Menteri PKP juga hadir dalam kegiatan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk mendukung pelaksanaan program bedah rumah di Kampung Boncos, Jakarta Barat.
Kegiatan tersebut diikuti oleh tiga toko bangunan, yaitu TB Sinar Bangunan Jaya, TB Subur, dan TB Anggiat Jaya. Berdasarkan hasil proses pemilihan, TB Subur ditetapkan sebagai toko terpilih untuk penyediaan bahan bangunan bagi pelaksanaan program.
Melalui mekanisme tersebut, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 15,40 persen atau senilai Rp45.819.500 dari total pagu anggaran Rp297.500.000.
Efisiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran yang optimal dan bertanggung jawab. Sisa anggaran yang tersedia akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan, sehingga manfaat program dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka merupakan salah satu bentuk penguatan tata kelola program bedah rumah. Melalui proses yang terbuka dan kompetitif, pengadaan bahan bangunan diharapkan berlangsung secara transparan, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas yang ditetapkan.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengapresiasi pelaksanaan program bedah rumah di Kampung Boncos yang dinilainya menunjukkan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya melihat Menteri PKP mengunjungi secara langsung rumah yang dibedah di Kampung Boncos. Program ini diarahkan kepada penerima yang tepat dan dilaksanakan secara komprehensif, berdasarkan data yang tepat, parameter yang jelas, serta hasil yang dapat diukur dari sisi kualitas,” ujar Kapolda Metro Jaya.
Kolaborasi program bedah rumah dengan Bakti Kesehatan Polisi diharapkan dapat memperkuat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat nyata dalam peningkatan kualitas hidup warga.
Melalui kegiatan tersebut, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperluas sinergi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, kepolisian, serta berbagai mitra strategis dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan semangat Kerja Melayani Jakarta, upaya pembenahan kawasan permukiman akan terus didorong melalui program yang transparan, tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Integrasi antara perbaikan rumah, kepastian hukum kepemilikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, aman, produktif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
