*Jakarta* – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menggelar rapat koordinasi secara daring bersama sepuluh kepala daerah dan jajaran untuk mengevaluasi progres pelaksanaan program Kementerian PKP, khususnya Program Bedah Rumah, di Mandiri PKP, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Rapat tersebut bertujuan mempercepat pencapaian target sekaligus mengidentifikasi kendala pelaksanaan program di daerah.
Dalam rapat tersebut, Maruarar menegaskan bahwa Program Bedah Rumah merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam membantu masyarakat memperoleh hunian layak melalui kebijakan alokasi minimal 500 unit per kabupaten/kota. Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai program perumahan yang tersedia serta memperkuat koordinasi dengan balai pelaksana.
“Ini adalah niat baik Bapak Presiden Prabowo dalam membantu rakyat mendapatkan rumah yang layak. Program-program ini sangat bagus, jadi silakan dimanfaatkan secara optimal oleh daerah. Kami membutuhkan mitra di lapangan yang mampu berkoordinasi dan berkomunikasi secara cepat,” ujar Maruarar.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya keseragaman indikator penyelesaian Program Bedah Rumah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia turut meminta seluruh jajaran meningkatkan kerja sama dan mempercepat penyelesaian target dalam dua bulan ke depan.
Sepuluh daerah yang mengikuti rapat meliputi Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Surakarta, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara.
Berdasarkan laporan daerah, alokasi Program Bedah Rumah tahun 2026 beserta progres penyelesaiannya meliputi Kabupaten Tangerang sebanyak 4.013 unit dengan 555 unit selesai, Kalimantan Utara 3.091 unit dengan 293 unit selesai, Lampung Selatan 2.628 unit dengan 161 unit selesai, Kubu Raya 2.444 unit dengan 31 unit selesai, Jombang 1.348 unit dengan 74 unit selesai, Kabupaten Jayapura 805 unit dengan 214 unit selesai, Kota Surakarta 691 unit dengan 191 unit selesai, Kabupaten Samosir 402 unit, Tapanuli Utara 300 unit, dan Tapanuli Tengah 240 unit yang masih dalam proses pelaksanaan.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah kendala turut menjadi perhatian, antara lain distribusi material bangunan akibat keterbatasan BBM dan akses transportasi menuju wilayah perbatasan di Kalimantan Utara, serta keaktifan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam pengumpulan data dan pendampingan teknis di Kabupaten Jombang, Jayapura, dan Samosir. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk mendukung penyediaan tenaga tukang serta mempercepat verifikasi data di lapangan.
Selain Program Bedah Rumah, rapat juga mengevaluasi program Rumah Subsidi, KUR Perumahan, pembangunan Hunian Tetap (Huntap), serta penanganan kawasan kumuh dan sanitasi. Di sektor Rumah Subsidi, Lampung Selatan mencatat realisasi 3.103 unit dari target 3.037 unit, sementara Tangerang merealisasikan 4.216 unit, Kubu Raya 4.247 unit, dan Jombang 684 unit.
Untuk pembangunan Huntap, Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah masing-masing telah mencapai realisasi fisik 100 persen, dengan capaian 103 unit dan 118 unit. Sementara itu, penyaluran KUR Perumahan tercatat sebesar Rp345,25 miliar di Kabupaten Tangerang, Rp201,42 miliar di Kota Surakarta, Rp170,85 miliar di Kabupaten Jombang, Rp123,2 miliar di Lampung Selatan, dan Rp114,23 miliar di Kubu Raya.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menyampaikan optimisme dalam memenuhi target nasional melalui penguatan pemantauan bersama balai pelaksana dan aparat desa, serta penyiapan standar kualifikasi tenaga tukang di lapangan.
Melalui rapat koordinasi ini, Kementerian PKP terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan balai pelaksana untuk mempercepat realisasi program perumahan serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak. (*)
