Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto, dan Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah meninjau calon penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Komplek Permata atau yang dikenal sebagai Kampung Ambon, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Bedah Rumah berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam kesempatan itu, rombongan berdialog langsung dengan tiga calon penerima bantuan, yakni Ester Yacoba Sumakul, Ronald Yeesy Teterissa, dan Saamena A.C., sekaligus melihat kondisi hunian mereka.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Bedah Rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Bedah rumah ini dikerjakan cepat dan selesai pada malam Natal, yaitu 24 Desember. Nanti Ibu saya kirim satu pohon Natal, ya,” ujar Menteri Ara kepada Ester Yacoba Sumakul, salah satu calon penerima bantuan yang rumahnya akan diperbaiki.
Ester diketahui tinggal seorang diri di rumah seluas sekitar 50 meter persegi. Kondisi rumahnya memerlukan perbaikan menyeluruh, mulai dari struktur atap yang rapuh, lantai yang rusak parah, hingga penutup atap berbahan asbes yang mengalami kerusakan berat dan bocor saat hujan. Rumah tersebut juga belum memiliki fasilitas sanitasi dan penghawaan yang memadai.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa kondisi sosial ekonomi dan kelayakan hunian menjadi pertimbangan penting dalam penentuan penerima bantuan, sehingga program dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
“Ibu Ester masuk kategori desil 1 karena kondisi rumah yang rusak parah pada bagian atap dan lantai. Ibu juga sudah berumur 60 tahun, tidak bekerja, serta tinggal sendirian,” ujar Kepala BPS.
Berdasarkan rencana pelaksanaan, pekerjaan bedah rumah tersebut dijadwalkan dimulai pada 10 November 2026 dan selesai pada 24 Desember 2026. Pemerintah meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah di Provinsi DKI Jakarta pada 2026 menjadi 10.300 unit, meningkat signifikan dibandingkan alokasi 158 unit pada 2025. Dari total tersebut, sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Sebaran alokasi bantuan meliputi Jakarta Pusat sebanyak 2.000 unit, Jakarta Utara 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, Jakarta Selatan 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, serta Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit.
Khusus Jakarta Barat, sebanyak 2.000 unit bantuan tersebar di delapan kecamatan dan 50 kelurahan. Sementara itu, Kecamatan Cengkareng memperoleh alokasi sebanyak 213 unit. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi pihak pengusul calon penerima bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Besarnya alokasi bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani rumah tidak layak huni (RTLH), meningkatkan kualitas kawasan permukiman, serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, sehat, dan aman.
Menteri PKP menegaskan bahwa percepatan Program Bedah Rumah harus diiringi dengan sosialisasi yang luas agar masyarakat mengetahui mekanisme, persyaratan, dan manfaat program. Dengan demikian, pelaksanaan bantuan dapat berlangsung secara merata, transparan, dan tepat sasaran.
Untuk mendukung percepatan di lapangan, Menteri Ara juga menyosialisasikan kemudahan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026. Penyederhanaan ketentuan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pelaksanaan bantuan tanpa mengurangi prinsip ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan kajian terhadap aspek legalitas lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Program Bedah Rumah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan program agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengapresiasi pelaksanaan program tersebut karena dinilai mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Terima kasih Bapak Menteri PKP, Mendagri, dan Kepala BPS sudah masuk ke Kampung Ambon dan menemukan rumah yang tepat sasaran untuk dibedah,” ujar Dadang.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus memperluas pelayanan kepada masyarakat.
"Program terpadu seperti ini yang sudah dilakukan Pak Ara bersama Kementerian ATR/BPN dan PNM sangat bermanfaat untuk rakyat kecil dan kami sebagai pemerintah akan terus bekerja keras lagi untuk melaksanakan program-program terpafu ini,” ujar Tito.
Dalam dialog bersama warga, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa penanganan rumah tidak layak huni perlu didukung upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Pemerintah mendorong integrasi program perbaikan rumah dengan pemberdayaan ekonomi serta kepastian hukum atas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Kementerian PKP berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam program pemberian satu juta sertifikat rumah gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Program ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan rumah dan meningkatkan rasa aman dalam menempati hunian.
Selain itu, Menteri Ara menyosialisasikan dukungan permodalan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga. Di DKI Jakarta, sekitar 250.000 masyarakat telah diberdayakan melalui program PNM.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai institusi terkait, Program Bedah Rumah diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Kementerian PKP terus mendorong pelaksanaan Program Bedah Rumah yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat biaya, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat serta mempercepat pencapaian Program 3 Juta Rumah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perkotaan Sri Haryati, Staf Khusus Menteri Kiki Sidabutar, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I Elias Wijaya Panggabean beserta jajaran. (*)
