Dalam rangka Peninjauan Infrastruktur dan Transportasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dilakukan kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI pada Sabtu (21/06) yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae, Bupati Kab. Ketapang Alexander Wilyo , Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan KemenPKP Tasdiyanto, Anggota DPR serta seluruh perwakilan mitra Komisi V DPR RI.
Bupati Kab. Ketapang menyampaikan usulan pembangunan Rumah Susun Asrama Mahasiswa dan melanjutkan program BSPS di Kab. Ketapang. Dari tahun 2017 - 2024 sebanyak 5.321 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di beberapa kecamatan telah mendapatkan bantuan BSPS.
Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang Th. 2024 terdapat 26.580 RTLH yang tersebar di 20 kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi di Kec. Manis Mata yakni 2.627 RTLH.
Diperlukan lanjutan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki hunian yang layak, aman, dan sehat.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peninjauan Bandara Rahardi Oesman dan ruas jalan Pelang - Kabupaten Kapuluk, untuk selanjutnya dilakukan optimalisasi melalui pembebasan lahan parkir bandara, penambahan rute penerbangan dan perbaikan jalan.
Dengan adanya komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dapat berjalan lebih optimal, merata, dan berkelanjutan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
