Dalam rangka menyambut Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2026, BP3KP Jawa III bersama BRI Regional Yogyakarta menggelar Sosialisasi dan Edukasi Perencanaan Keuangan dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk ASN pada 26 Agustus 2026 di Pendopo BP3KP Jawa III, Yogyakarta. Kegiatan dibuka oleh Kepala Balai, Ir. Aldino Herupriawan, S.T., M.T., yang mengajak para ASN untuk mulai lebih bijak mengelola keuangan pribadi, menentukan prioritas antara kebutuhan, tabungan, investasi, hingga rencana masa depan. Karena dengan perencanaan keuangan yang baik, hidup bisa jadi lebih tenang dan terarah
Komitmen menghadirkan hunian yang layak terus diperkuat melalui implementasi Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah. Sosialisasi kebijakan tersebut dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Brebes tanggal 12 Agustus 2026 bersama Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan H. Agus Wahidin, S.Pd., M.Si., serta jajaran terkait. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program Bedah Rumah.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menghadirkan kebijakan yang semakin memudahkan masyarakat mendapatkan hunian layak. Melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah, kebijakan ini menggantikan ketentuan sebelumnya mengenai BSPS dengan sejumlah relaksasi, mulai dari penyederhanaan proses, pengentasan kemiskinan, pembaruan regulasi, hingga dukungan penyediaan data. Persyaratan penerima bantuan yang sebelumnya melalui 24 tahapan kini diringkas menjadi 10 tahapan, sehingga akses masyarakat terhadap bantuan Bedah Rumah diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran.
Data perumahan yang berkualitas, valid, dan selaras menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan, merencanakan program, mengalokasikan anggaran, hingga mengevaluasi pembangunan perumahan. Untuk memastikan hal tersebut, BP3KP Jawa III melaksanakan Sinkronisasi Pendataan Perumahan Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta di Yogyakarta, Jumat (7/8/2026). Dalam kegiatan ini, data yang telah diisi oleh masing-masing pemerintah daerah diverifikasi, dikonfirmasi, dan diselaraskan agar memiliki indikator yang seragam, mutakhir, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Semakin banyak masyarakat Jawa Tengah yang berkesempatan tinggal di rumah yang lebih layak. Pada Tahun Anggaran 2026, alokasi Program Bedah Rumah (BSPS) meningkat signifikan menjadi 34.712 unit, naik 460,86% dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 7.532 unit. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
Semangat gotong royong menjadi kekuatan utama dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Hal tersebut ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Kamis (30/7). Menurutnya, BSPS bukan sekadar membangun rumah, tetapi membangun kebersamaan antara negara dan masyarakat untuk mewujudkan hunian yang layak. "Kekuatan BSPS adalah gotong royong. Negara hadir, masyarakat juga ikut berpartisipasi membangun rumahnya," ujar Menteri PKP.
