Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Kementerian yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di mana pada periode kabinet pemerintahan sebelumnya pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian, daftar Dokumen Rancangan dan Tahapan Peraturan, Keputusan atau Kebijakan yang dibentuk yang dapat disampaikan hanya mencakup periode setelah terbentuknya Kementerian pada 2024.
Daftar rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
| Daftar Dokumen Rancangan dan Tahap Perumusan Peraturan, Keputusan Kebijakan yang Dibentuk | |||
| No | Jenis Produk | Judul Rancangan | Keterangan |
| 1 | Undang-Undang | RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Telah dilaksanakan rapat partisipasi publik yang kedelapan pada 4 September 2025 |
| 2 | Peraturan Presiden | RPerpres tentang Program Pembiayaan Perumahan | Telah dilaksanakan rapat keempat pembahasan konsepsi pada 26 Agustus 2025 dan direncanakan rapat selanjutnya akan membahas rancangan Konsepsi Muatan Raperpres |
| 3 | Instruksi Presiden | Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Rumah di Provinsi Papua Pegunungan | Telah diparaf oleh Menteri PKP, dalam proses persetujuan TTD Menteri pada konsep surat dari Menteri PKP kepada Presiden |
| 4 | Peraturan Menteri | RPM PKP tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | a. Tanggal rapat Harmonisasi 25 Juni 2025 b. Perubahan lampiran menjadi SE c. Pembahasan perbaikan konsep Rapermen bersama sahli, Pemrakarsa, dan Biro Hukum. d. Perbaikan Draft dan Substansi pasca Harmonisasi |
| 5 | RPM PKP tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | a. Tanggal rapat Harmonisasi 10 Juli 2025 b. Hasil pembahasan tim hukum ada usulan untuk diganti dengan judul dan substansi yang menampung peraturan KPK dan Permenpan, sehingga menjadi RPM integritas pegawai PKP (RPM Integritas Pegawai PKP diusulkan untuk diprakarsai oleh TKPR) c. Telah diadakan rapat internal dan akan disepakati untuk pembahasan lanjutan dengan Irjen | |
| 6 | RPM PKP tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh | Proses permohonan Harmonisasi | |
| 7 | RPM PKP tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | a. Telah dilaksanakan konsultasi publik 19 September 2025 b. Sedang dilakukan penjaringan masukan tindak lanjut Ditjen Kawasan Permukiman | |
| 8 | RPM PKP tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Berwawasan Lingkungan Hidup, Ramah Iklim, Tanggap Bencana, dan Pembiayaan | a. Telah dilaksanakan pembahasan internal pada hari selasa, 16 September 2025 dan konsultasi publik I pada hari Jumat, 19 September 2025 dengan mengundang pengembang perumahan b. Telah dilaksanakan konsultasi publik II dengan mengundang pengembang perumahan c. Akan dilaksanakan FGD dengan para akademisi, pemda, dan pengembang | |
| 9 | RPM PKP tentang Bantuan Pembiayaan Rumah Hijau Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Izin Prakarsa sudah dicabut berdasarkan Surat Dirjen TKPR yang menyatakan Rapermen ini diajukan di tahun 2026 | |
| 10 | RPM PKP tentang Penyediaan Pelaksanaan Perumahan Perdesaan | a. Proses pembahasan penyusunan draft. b. Telah disampaikan surat permohonan terkait progres RPM kepada Ditjen Perdesaan | |
| 11 | RPM PKP tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun | a. Telah dilaksanakan pembahasan substansi batang tubuh pada 16 - 17 September 2025 dan dalam proses koreksi Draf hasil Pembahasan b. Akan diagendakan rapat pembahasan lanjutan oleh ditjen perkotaan | |
| 12 | RPM PKP tentang Bantuan Biaya Administrasi untuk KPR FLPP | Pembahasan Internal Awal | |
| 13 | RPM PKP tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis tentang Pengembangan Kompetensi ASN | Proses pembahasan Internal | |
| 14 | RPM PKP tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Persetujuan izin prarkarsa sudah terbit | |
| 15 | RPM PKP tentang Pelaksanaan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli untuk Rumah Umum dan Satuan Rumah Susun Umum | Proses pendelegasian Rapermen untuk mengubah PerMen PUPR No. 16 Tahun 2021 | |
| 16 | RPM PKP tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat | Proses pendelegasian rapermen untuk mengubah PerMen PUPR No. 13 Tahun 2023 | |
| 17 | RPM PKP tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Proses pendelegasian rapermen untuk mengubah PerMen Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 | |
| 18 | Keputusan Menteri | RKepMen PKP tentang Pedoman Teknis Rencana Tapak dan Lantai Perumahan | telah dilaksanakan Pembahasan 1 kali |
| 19 | RKepMen PKP tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat | Proses pendelegasian | |
| 20 | RKepMen PKP tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) | Pembahasan Internal | |
| 21 | Rkepmen PKP tentang Batasan Harga jual Rumah dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan | Pembahasan Internal | |
| 22 | Rkepmen tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyediaan Perumahan | Proses Paraf Sirkular oleh Ditjen Perkotaan | |
| 23 | Surat Edaran | Rancangan SE Menteri tentang Mekanisme Kemitraan dan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman | a. Sudah dilaksanakan pembahasan antara Biro Hukum, Ditjen TKPR, dan Ditjen Perkotaan b. Proses perbaikan hasil reviu terakhir |
| 24 | Rancangan SE Menteri tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen Sektor Perumahan | Konsep SE sudah diajukan ke Ditjen Kawasan Permukiman untuk arahan lebih lanjut | |
| 25 | RSE Sekjen tentang Kontrak Tahun Jamak | Proses penyusunan kembali draft pasca koreksi dari Biro Hukum | |
| 26 | RSE Sekjen tentang Perencanaan dan Pemrograman | Proses Penyusunan Draft | |
| 27 | RSE Sekjen tentang Penyusunan Anggaran Tahunan | Proses Penyusunan Draft | |
| 28 | RSE Sekjen tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Revisi draf berdasarkan pembahasan internal Biro Hukum dan Biro Komunikasi Publik | |
| 29 | RSE Sekjen tentang Pedoman Pengelolaan Platfrom Digital | Proses Penyusunan Draft | |
| 30 | RSE Sekjen tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Sistem kerja, Serta Pengaturan Pakaian Kerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Proses paraf sirkular | |
| 31 | RSE Sekjen tentang Kedisiplinan Pegawai | Proses Penyusunan Draft | |
| 32 | RSE Sekjen tentang Tugas Belajar | Proses Penyusunan Draft | |
| 33 | RSE Sekjen tentang Pemberian Penghargaan | Proses Penyusunan Draft | |
| 34 | RSE Sekjen tentang Penerapan Mekanisme Kerja Sesuai dengan Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi | Proses Penyusunan Draft | |
| 35 | RSE Sekjen tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional | Proses Penyusunan Draft | |
| 36 | RSE Sekjen tentang Petunjuk Teknis Tindak Lanjut BMN yang Tidak Ditemukan | Proses Penyusunan Draft | |
| 37 | RSE Sekjen tentang Pengamanan Barang Milik Negara | Proses Penyusunan Draft | |
| 38 | RSE Sekjen tentang Sensus Barang Milik Negara | Proses Penyusunan Draft | |
| 39 | RSE Sekjen tentang Penyelenggaraan Arsip Dinamis | Proses Pembahasan Internal | |
| 40 | RSE Sekjen tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis | Proses Pembahasan Internal | |
| 41 | RSE Sekjen tentang Jadwal Retensi Arsip | Proses Pembahasan Internal | |
| 42 | RSE Sekjen tentang Mekanisme Analisis dan/atau Reviu Terhadap Penetapan Program/Kegiatan Strategis Lainnya di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Proses Penyesuaian draf berdasarkan masukan Unit Organisasi | |
| 43 | RSE Irjen tentang Laporan Kinerja | Dalam Tahap Pembahasan Final dan menunggu finalisasi Rapermen SAKIP | |
| 44 | RSE Irjen tentang Petunjuk Teknis Administrasi Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman | Proses koreksi Biro Hukum | |
| 45 | RSE Irjen tentang Pembahasan Pedoman Reviu Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) dan Final Hand Over (FHO) | Progres finalisasi draf oleh pemrakarsa sebelum ke Biro Hukum | |
| 46 | RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Bantuan Uang Muka | Selesai reviu legal atas substansi dan redaksional dan sudah dikembalikan dengan ND Karo Hukum 752 tanggal 2 September dan sedang perbaikan di Pemrakarsa | |
| 47 | RSE Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | Selesai reviu legal atas substansi dan redaksional dan sudah dikembalikan dengan ND Karo Hukum 752 tanggal 2 September dan sedang perbaikan di Pemrakarsa | |
| 48 | RSE Dirjen Perdesa tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Katalog Rumah Layak Huni di Perdesaan | a. Telah dilaksanakan pembahasan dengan Ditjen Perumahan Perdesaan pada Jumat, 12 September 2025 dan menunggu hasil perbaikan draf dari Ditjen Perdesaan b. Menunggu draft hasil revius dan pembahasan dari Ditjen Perdesaan | |
| 49 | RSE Dirjen Perkotaan tentang Petunjuk teknis pelaksanaan Fasilitas Kredit Program Perumahan | a. Sudah dilaksanakan pembahasan juknis kredit program perumahan b. Sedang direviu Biro Hukum | |
| 50 | Surat Keputusan | RSK Sekjen tentang Pelimpahan Kewenangan | Penyusunan format |
| 51 | RSK Sekjen tentang Pengelolaan BMN – Perencanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemusnahan atau Penghapusan BMN | Penyusunan Draf | |
| 52 | RSK Sekjen tentang Pembentukan Satuan Tugas Lingkungan Hidup dan Perizinan Pada Sektor Perumahan dan Subsektor Kawasan Permukiman | Sudah di reviu, saat ini sedang proses permintaan Paraf dari Eselon I | |
| 53 | RSK Dirjen KP tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya | Proses verifikasi penerima bantuan dilapangan oleh balai dan Direktorat Teknis | |
