Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai melaksanakan program Gentengisasi sebagai bagian dari penataan kawasan padat penduduk di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Program ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kualitas rumah tidak layak huni, meningkatkan sanitasi, serta mendorong aktivitas ekonomi warga melalui penguatan UMKM. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan bahwa penataan kawasan Menteng Tenggulun merupakan kolaborasi lintas pihak antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia perbankan, pelaku CSR, hingga Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta. Program ini menargetkan 52 rumah untuk direnovasi, di mana 23 di antaranya merupakan rumah pelaku UMKM yang akan mendapat pembinaan lanjutan.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah guna membahas percepatan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif , Senin (23/2/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Jambi Al Haris, serta sejumlah bupati di Provinsi Jambi.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan pertemuan dengan Wakil Walikota Batam Li Claudia dan Anggota DPR RI Meireza Endipat Wijaya guna membahas tantangan penyediaan hunian layak dan penyaluran bantuan perumahan yang tepat sasaran di Kota Batam. Dalam pertemuan tersebut dibahas kondisi Batam dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa, serta karakteristik pertanahan di mana seluruh lahan merupakan milik negara dan tidak terdapat hak milik. Kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya hunian tidak sesuai ketentuan dan rumah liar di sejumlah wilayah.
Surabaya – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmen percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya mengurangi backlog perumahan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI pada Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Jawa Timur, Senin (23/2), di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, Juanda, Surabaya. Dalam pertemuan tersebut Kementerian PKP diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Plt. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV Ali Murtadho, serta Kepala Satker PKP Provinsi Jawa Timur Shinta Dewi Astari.
