Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah guna membahas percepatan penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian layak melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif , Senin (23/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Jambi Al Haris, serta sejumlah bupati di Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengombinasikan program penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dan Sulawesi Tengah melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah daerah diminta mengusulkan kawasan yang memenuhi persyaratan untuk ditangani secara terpadu.
Penanganan kawasan kumuh tersebut akan disertai dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan PNM dan SMF.
Menurut Menteri PKP, selama ini penanganan kawasan kumuh kerap tidak tuntas karena hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan tanpa diiringi penguatan ekonomi keluarga.
“Selama ini kawasan kumuh diperbaiki secara fisik, tetapi dalam tiga hingga empat tahun kembali kumuh karena ekonomi keluarganya tidak diperkuat. Karena itu, penanganan ke depan harus terpadu: rumahnya diperbaiki, ekonominya juga diberdayakan agar masyarakat bisa bertahan dan berkembang,” tegas Menteri PKP.
Gubernur Jambi dan Gubernur Sulawesi Tengah menyatakan sepakat dengan gagasan Menteri PKP bahwa penanganan kawasan kumuh tidak dapat dilakukan secara parsial. Keduanya menilai perbaikan kualitas hunian harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi masyarakat agar hasil pembangunan lebih berkelanjutan dan tidak menimbulkan kawasan kumuh baru di kemudian hari.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP juga menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk BSPS, kini dilakukan secara berbasis data. Penentuan penerima bantuan didasarkan pada persentase penduduk miskin dan tingkat kesenjangan, sehingga distribusi bantuan dapat lebih adil dan tepat sasaran.
“Saat ini pengajuan BSPS mencapai sekitar empat juta, sementara kuota yang tersedia 400 ribu. Karena itu, penyaluran harus berbasis data agar adil dan tepat sasaran,” ujar Menteri PKP.
Melalui pendekatan kolaboratif dan komprehensif tersebut, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk memastikan penanganan kawasan kumuh tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga disertai penguatan ekonomi masyarakat. Dengan menggabungkan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, diharapkan upaya peningkatan kualitas permukiman dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. (*)
