Jayapura, Papua - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan melaksanakan peresmian rumah susun (Rusun) guna memberikan dukungan penyediaan hunian layak bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jayapura, Papua. Rusun yang dibangun di Jayapura tersebut telah dilengkapi dengan meubelair serta fasilitas yang memadai dan biaya sewa yang terjangkau Rp 350.000 per bulan.
Kabupaten Blora, Jawa Tengah - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan dukungan penyediaan hunian layak bagi para petugas Hankam dengan membangun rumah susun (Rusun) bagi para anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Rusun Polri di Kabupaten Blora akan dibangun dengan satu tower dengan 44 unit hunian dengan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Tahun 2023 – 2024 yang mampu menampung sebanyak 176 orang, lengkap dengan meubelair, serta termasuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meresmikan Rumah Susun Asrama Mahasiswa Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berada di Sleman, Yogyakarta, Rabu (31/1/2024). Menteri PUPR mengatakan, Kementerian PUPR mendukung penuh upaya Kementerian Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan Puskesmas dan Rumah Sakit di kota-kota besar seperti Surabaya, Kupang, dan Makassar. Menurutnya, dengan program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang semakin banyak, maka kebutuhan tenaga kesehatan juga meningkat.
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun ini mentargetkan pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan. Hal itu dilaksanakan dengan membangun Zona Integritas di lingkungan kerja sehingga mampu meningkatkan tata kelola yang baik, efisiensi dan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan budaya integritas yang kuat di antara pegawai pemerintah
