Jayapura — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian didampingi Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua I Desyarmeda Killian meninjau program penanganan kawasan kumuh di Kampung Nelayan Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Senin (22/6/2026).
Kawasan yang ditangani merupakan permukiman nelayan di tepi air dengan luas penanganan mencapai 24,28 hektare dan luas prioritas 2,23 hektare. Berdasarkan hasil identifikasi, kawasan ini mencakup wilayah RT 002, RT 006, dan RT 007 RW 004 Kelurahan Tanjung Ria dengan tingkat kekumuhan kategori sedang hingga berat.
Selain penataan kawasan, pemerintah juga melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 23 rumah warga di Tanjung Ria. Salah satu penerima bantuan, Daniel yang berprofesi sebagai nelayan, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diterimanya.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan seluruh pihak yang telah membantu kami. Rumah kami sekarang menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati,” ujar Daniel.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa program BSPS di kawasan nelayan Tanjung Ria dirancang dengan menyesuaikan karakteristik lingkungan pesisir. Menurutnya, perbaikan rumah dilakukan dengan penggunaan material yang lebih sesuai untuk kawasan tepi air.
“Karena ini kampung nelayan, pondasinya diperbaiki menggunakan kayu untuk menghindari risiko korosi. Atapnya juga menggunakan seng agar lebih ringan dan sesuai dengan kondisi bangunan di kawasan pesisir,” kata Mendagri Tito.
Ia menambahkan bahwa program BSPS di Papua terus diperluas untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Di Kota Jayapura sendiri terdapat sekitar 500 unit rumah yang mendapatkan bantuan BSPS, termasuk 23 unit di Tanjung Ria.
“Ini cukup banyak di Papua. Untuk Kota Jayapura saja sekitar 500 unit, dan di Tanjung Ria ada 23 unit. Yang beruntung, program BSPS di sini dibarengi dengan penataan kawasan kumuh. Dibangunkan jalan beton, diperbaiki sanitasi sehingga toilet tidak langsung dibuang ke laut atau sungai agar tidak merusak lingkungan, dan ditambah suplai air bersih. Ini merupakan program Presiden untuk memperbaiki kawasan kumuh sekaligus memperbaiki rumah-rumah yang kondisinya kurang layak,” ujarnya.
Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty mengatakan, penanganan kawasan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar permukiman yang meliputi pembangunan drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pembangunan jalan lingkungan, serta pembangunan jalan jerambah untuk meningkatkan aksesibilitas warga yang tinggal di kawasan pesisir.
"Salah satu pekerjaan utama yang dilaksanakan adalah pembangunan jalan lingkungan sepanjang 527,14 meter. Infrastruktur tersebut terdiri atas jalan beton sepanjang 234,34 meter dan jalan jerambah sepanjang 292,8 meter yang tersebar di sejumlah segmen pada RT 002, RT 006, dan RT 007," ujarnya.
Di RT 002, pembangunan mencakup empat segmen jalan dengan total panjang 240,5 meter, yakni Segmen 1 sepanjang 174,5 meter, Segmen 3 sepanjang 15,7 meter, Segmen 5 sepanjang 18,8 meter, dan Segmen 6 sepanjang 31,5 meter. Sementara di RT 006 dilakukan pembangunan sepanjang 56,5 meter yang terdiri atas Segmen 7 sepanjang 29,1 meter dan Segmen 9 sepanjang 27,3 meter.
Adapun di RT 007, pembangunan jalan lingkungan mencapai 230,14 meter yang tersebar pada beberapa segmen, yakni Segmen 1 sepanjang 28,55 meter, Segmen 2 sepanjang 46,92 meter, Segmen 3 sepanjang 25,60 meter, Segmen 4 sepanjang 34 meter, Segmen 5 sepanjang 37,7 meter, Segmen 7 sepanjang 30,4 meter, serta Segmen 8 sepanjang 27,4 meter.
Selain pembangunan akses jalan, program penataan kawasan juga mencakup pembangunan drainase lingkungan sepanjang 21,1 meter serta penyediaan sarana air bersih melalui pembangunan tiga unit menara air (tower) yang diharapkan mampu meningkatkan layanan dasar bagi masyarakat setempat.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penyaluran bantuan perumahan dilakukan berdasarkan data yang terverifikasi sehingga tepat sasaran. “Rumah ini masuk kategori desil 1 dan sudah didatangi petugas sensus. Karena itu kami memastikan bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Amalia.
Melalui integrasi program BSPS dan penataan kawasan kumuh ini, kondisi lingkungan yang sebelumnya didominasi akses jalan sempit, jerambah kayu yang kurang layak, keterbatasan air bersih, serta sanitasi yang belum memadai kini berubah menjadi lingkungan permukiman yang lebih tertata, aman, sehat, dan nyaman bagi warga. (Jay)
