Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menghadiri Peluncuran Dokumen Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Dokumen ini menjadi kerangka arah pembangunan perkotaan Indonesia hingga 2045 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas. Terdapat lima misi utama yang diusung, yaitu membangun sistem perkotaan yang seimbang, kota layak huni dan inklusif, kota maju dan sejahtera, kota hijau dan tangguh, serta tata kelola perkotaan yang baik.
Salah satu isu strategis dalam pengelolaan wilayah perkotaan adalah permukiman kumuh. Wamen PKP menegaskan bahwa kawasan kumuh diakibatkan harga tanah perkotaan yang semakin mahal dan terbatas. Untuk itu, Kementerian PKP menyiapkan program hunian vertikal sebagai solusi. Hunian vertikal dengan ruang publik dan sanitasi yang baik dapat menghadirkan perumahan layak sekaligus memperbaiki tata kota.
“Kawasan kumuh tercipta karena harga tanah yang semakin mahal dan terbatas. Hunian vertikal bisa menjadi solusi, terutama bila memanfaatkan tanah milik pemerintah. Jika program ini dijalankan secara masif, kita bukan hanya menyediakan rumah layak, tetapi juga memperbaiki wajah kota Indonesia.” ujar Wamen PKP.
Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kehadiran berbagai lembaga menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia.
