Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmennya dalam mengurangi backlog perumahan serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di daerah.
Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui peningkatan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah subsidi, serta implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa alokasi Program BSPS di Sulawesi Tenggara pada Tahun Anggaran 2026 ditingkatkan menjadi 10.000 unit, naik signifikan dibandingkan tahun 2025 yang hanya berjumlah 3.077 unit. Selain itu, kuota pembangunan rumah subsidi di Sulawesi Tenggara juga ditingkatkan menjadi 20.000 unit guna mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.
Menurut Menteri PKP, peningkatan intervensi pemerintah di sektor perumahan sangat penting mengingat backlog perumahan di Sulawesi Tenggara masih mencapai sekitar 119.000 unit, sementara ketersediaan rumah yang ada baru sekitar 62.000 unit.
“Dengan peningkatan kuota BSPS di Sultra akan menggerakkan ekonomi dengan padat karya dan multiplier effect yang tinggi yang tentu saja hal tersebut sangat bermanfaat untuk rakyat,” ujar Menteri PKP di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Selain program BSPS dan rumah subsidi, Menteri PKP juga menjelaskan mekanisme KUR Perumahan yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan sektor perumahan secara inklusif dan pro-rakyat. Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian PKP menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp500 miliar pada Agustus 2026.
Penjelasan lebih rinci mengenai mekanisme penyelenggaraan Program BSPS disampaikan oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai aspek teknis pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. “Untuk Kendari ada sekitar 6 persen efisiensi anggaran melalui program PTT yang akan kembali ke rakyat,” ujar Fitrah Nur.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kementerian PKP terhadap pembangunan sektor perumahan di wilayahnya.
“Kami berterimakasih atas kesediaan Pak Menteri PKP untuk audiensi hari ini. Pada kesempatan ini kami ingin berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat bawah. Dengan adanya program ini dan dengan pertumbuhan ekonomi kami yang 6,23 persen, kami ingin meminimalisir kesenjangan yang terjadi melalui KUR Perumahan, BSPS, dan rumah subsidi dari Kementerian PKP,” ujar Andi Sumangerukka.
Turut hadir mendampingi Menteri PKP dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, Staf Ahli Menteri Riadi Arief Aladin, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Anggoro Putro, serta Sesditjen Kawasan Permukiman Musrifah.
Sementara dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hadir Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, Ketua Tim Ahli Gubernur Mayjen TNI (Purn.) Purnomo Sidi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Martin Effendi Patulak, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Haris Ranto, Direktur Utama Bank Sultra Andri Permana Diputra Abubakar, serta Kepala Badan Penghubung Mustakim. (*)
