Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan progres penyusunan Peraturan Menteri PKP terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sudah hampir 90 persen selesai. Kementerian PKP juga tetap berkomitmen Permen PKP tersebut bisa selesai akhir Juli tahun ini.
"Pembahasan terkait Permen PKP tentang KUR Perumahan progresnya semakin baik sudah mencapai 90 persen. Kementerian PKP juga tetap berkomitmen untuk menyelesaikan Permen PKP KUR Perumahan minggu depan yakni akhir Juli 2025," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai Rapat Koordinasi Terbatas dengan agenda Pembahasan Kebijakan Pendorong Pertumbuhan Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Jum'at (25/7/2025).
Menteri PKP menyatakan, Program KUR Perumahan merupakan wujud kehadiran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus UMKM di sektor perumahan dan menciptakan usaha rakyat.
"Saya yakin KUR Perumahan akan mendongkrak ekonomi secara masif, dan bisa membuat tingkat ekonomi masyarakat naik kelas. KUR khusus Perumahan ini adalah yang pertama diluncurkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam Permen KUR Perumahan nanti dibahas skemanya bagaimana dan siapa yang bisa mendapat bantuan, profesi apa, plafondnya berapa, jumlahnya berapa dan bisa berapa lama, jumlahnya berapa," katanya.
Pada Rapat yang dipimpin oleh Menko Perekonomian tersebut, Menteri PKP juga mengusulkan beberapa inisiatif terkait kebijakan perumahan yang sedang berproses. Untuk itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan serta Kementerian dan lembaga lainnya agar KUR Perumahan bisa berjalan dengan baik.
Untuk itu, kolaborasi dan dukungan dari pengembang untuk membangun lebih banyak rumah subsidi dan perbankan untuk menyalurkan KPR FLPP sangat diperlukan.
"Terima kasih atas dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan atas peningkatan kuota KPR FLPP tahun ini sebanyak 350.000 unit rumah. Kami ingin supaya sosialisasinya KUR Perumahan ini menjadi efektif dan masif, ya. Karena kami kan mau itu tepat sasaran, NPL-nya juga jangan, kalau bisa jangan ada NPL, kemudian juga Ibu Menteri Keuangan selalu berpesan bisa membuat melompat gitu ya, naik kelas gitu ya, dan juga penuh menciptakan UMKM-UMKM kita itu naik kelas," tandasnya.
BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
