Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut kembali ditegaskan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Bupati Bogor Rudy Susmanto di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2 Lantai 21, Jakarta, Jumat (24/07/2026).
Dalam pertemuan tersebut dibahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni, meningkatkan penyerapan pembiayaan perumahan, sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui sektor perumahan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas karena memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yakni sekitar 5.760.900 jiwa, sehingga kebutuhan rumah layak huni juga sangat tinggi. Berdasarkan data yang ada, backlog perumahan di Kabupaten Bogor mencapai 746.955 unit, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 401.860 jiwa.
Sebagai bentuk keberpihakan pemerintah, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbesar di Indonesia. Pada tahun 2025, Kabupaten Bogor menerima alokasi sebanyak 1.346 unit, sementara pada tahun 2026 meningkat secara signifikan menjadi 8.000 unit rumah.
Selain penguatan Program BSPS, Kementerian PKP juga mendorong Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan penyerapan KUR Perumahan dan FLPP tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang terjangkau, meningkatkan kepemilikan rumah bagi MBR, sekaligus menciptakan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat karena melibatkan berbagai sektor usaha, mulai dari pelaku UMKM, industri bahan bangunan, hingga tenaga kerja konstruksi.
"Program bedah rumah, KUR Perumahan, dan PNM akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya di Bogor yang sangat besar. Cara kerja kita sudah sama dan harus makin paten," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PKP dalam meningkatkan program perumahan bagi masyarakat di Kabupaten Bogor. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengurangi backlog perumahan yang masih cukup tinggi.
"Terima kasih atas audiensi Pak Menteri. Kami akan berkolaborasi lebih baik lagi terkait bantuan pemerintah dalam penyediaan rumah untuk rakyat, khususnya di Bogor, karena backlog di Bogor masih besar yakni 746.955," ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro Putro, Sesditjen Kawasan Permukiman Musrifah, serta Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi. (*)
