Jawa Timur - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat komitmennya dalam percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 yang disertai inovasi Simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau “Tender Rakyat”.
Kegiatan ini diselenggarakan pada Minggu, 3 Mei 2026, di Desa Sukolilo Barat, Kec. Labang, Kab. Bangkalan, Jawa Timur dan dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, Anggota DPR RI Komisi VIII ibu Anshari, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Itjen PKP Heri Jerman, Dirjen Perkotaan Sri Haryati serta sejumlah Jajaran Kementerian PKP dan Kepala daerah terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung lokasi penerima bantuan BSPS di Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari upaya memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"ini adalah program BSPS, dari rumah tidak layak huni menjadi layak huni dan saya berterima kasih kepada tim karena sudah mengusulkan rumah yang tepat sasaran dan untuk kerjanya secara profesional sesuai dengan gambar dan tidak ada pungutan apapun dan tentu hal ini berdampak pada multiflyer effect yang tinggi" Ujar Menteri PKP.
Untuk Tahun 2026, alokasi BSPS di Kabupaten Bangkalan ditetapkan sebanyak 573 unit yang tersebar di 14 kecamatan dan 47 desa. Secara keseluruhan, kuota BSPS di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan dari alokasi 4.165 unit dan realisasi 2.914 unit pada tahun 2025 menjadi alokasi 33.000 unit pada tahun 2026 dengan sebaran alokasi wilayah perdesaan 15.818 unit, pesisir 6.329 unit dan perkotaan 2.853 unSebagai bagian dari inovasi program, Kementerian PKP juga memperkenalkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang disimulasikan dalam kegiatan ini. PTT merupakan konsep “Tender Rakyat” yang bertujuan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan bahan bangunan. diawali Oleh Arahan Itjen PKP Heri Jerman yang memberikan sosialisasi antikorupsi dan tender harga.
"Bagaimana tender rakyat ini dapat melakukan efisiensi yang luar biasa, barusan saya juga sudah melakukan sosialisasi dengan bahasa Madura, yang intinya supaya program perumahan dapat tepat sasaran dan berkualitas, mari kita budayakan anti korupsi". ujar Itjen PKP.
Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memberikan sambutan terkait pelaksaan BSPS di Bangkalan.
"Barusan kita telah mengunjungi 2 titik penerima bantuan yang menurut kami tepat sasaran. Dari 260.000 yang terdampak dan setelah disisir ada 66.000 yang cocok dengan DTSEN.
maka hampir separuh permasalahan di Jawa Timur ditangani Pak Menteri PKP." Ujar Wagub Emil.
Menteri PKP juga menegaskan bahwa program BSPS ini bermanfaat khusus unyuk rakyat jadi tidak ada pungutan apapun karena berasal dari APBN jadi mari dikawal dengan baik.
"Ini hasil perjuangan bapak-bapak anggota DPR RI juga hingga kita bisa memberi alokasi jadi 33.000 di Jawa Timur dan Pak Presiden ingin ada perubahan untuk perumahan dan didukung oleh anggota DPR RI. Semoga tahun depan ada peningkatan BSPS yang lebih lagi. Menyala Madura! Sukses di perantauan, sukses dikampung halaman!" Ujar Menteri PKP.
Pada kesempatan tersebut Menteri PKP juga mendorong anak-anak muda di Madura untuk ikut pelatihan menjadi pengusaha atau pengembang sukses agar sumber daya manusia di Madura dapat berkembang dalam membangun kampung halaman.
Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin juga mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap program BSPS yang telah sampai ke tanah Madura.
"Bagai oase di gurun pasir, karena masyarakat madura sangat menunggu sentuhan-sentuhan tangan pemerintah. Datangnya Kementerian PKP merupakan goodwill dari pemerintah pusat." Ujarnya.
Melalui mekanisme ini, Kelompok Penerima Bantuan (KPB) diberikan kewenangan untuk memilih langsung toko penyedia bahan bangunan dengan mempertimbangkan harga dan kualitas terbaik. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong persaingan sehat antar penyedia serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Selain di Kabupaten Bangkalan, simulasi PTT juga dilaksanakan di Kota Surabaya sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peluncuran BSPS di Jawa Timur.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian PKP berharap pelaksanaan BSPS Tahun 2026 dapat berjalan lebih dengan mempertimbangkan harga dan kualitas terbaik. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong persaingan sehat antar penyedia serta meminimalisir potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Selain di Kabupaten Bangkalan, simulasi PTT juga dilaksanakan di Kota Surabaya sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peluncuran BSPS di Jawa Timur.
Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian PKP berharap pelaksanaan BSPS Tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan dampak luas, baik dalam peningkatan kualitas hunian maupun penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Timur., transparan, dan memberikan dampak luas, baik dalam peningkatan kualitas hunian maupun penguatan ekonomi masyarakat di Jawa Timur. (*)
