Bali - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menghadiri pertemuan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dalam rangka peninjauan sarana prasarana infrastruktur dan perhubungan di Provinsi Bali, Kamis (5/11).
Rangkaian kunjungan kerja diawali dengan peninjauan sejumlah infrastruktur di Provinsi Bali, yakni pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir di Kota Denpasar serta sarana dan prasarana infrastruktur di Pelabuhan Sanur, Kota Denpasar. Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Bali dan mitra kerja Komisi V DPR RI untuk membahas pembangunan dan pengembangan infrastruktur serta perhubungan di Provinsi Bali.
Kementerian PKP diwakili oleh Plt. Inspektur Jenderal Dian Fris Nalle, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Buhari Sirait, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I Lilik Lastantyio Adiarso, serta Kepala Satuan Kerja Provinsi Bali Made Aryati.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menyampaikan sejumlah masukan kepada Kementerian PKP terkait penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya dalam mendukung pelaksanaan program kementerian.
Andi Iwan menekankan pentingnya peran Inspektorat Jenderal sebagai consulting partner bagi unit kerja dalam mencegah potensi penyimpangan sekaligus mendampingi pelaksanaan program agar berjalan sesuai target dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dan evaluasi yang mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan. Penilaian terhadap pelaksanaan program tidak cukup hanya berpedoman pada indikator administratif, tetapi juga perlu memperhatikan dinamika, tantangan, serta kendala yang dihadapi oleh unit kerja dalam pelaksanaan kegiatan.
Arahan tersebut menjadi perhatian penting bagi Kementerian PKP dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan efektivitas pengawasan internal, serta memastikan pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Melalui kehadiran dalam kunjungan kerja ini, Kementerian PKP terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Komisi V DPR RI serta kementerian/lembaga mitra kerja dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
