JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarat Sirait mengajak seluruh ekosistem perumahan untuk bekerja lebih keras hingga akhir tahun guna mencatatkan capaian pembangunan rumah yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
"Capaian pembangunan rumah subsidi pada 2025 mencapai sekitar 278 ribu unit. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis dapat melampaui capaian tersebut pada 2026," ujar Menteri PKP Maruarat Sirait pada Pertemuan dengan Ekosistem Perumahan dengan agenda Akselerasi Rumah Susun Subsidi dan Rumah Tapak Subsidi hingga Akhir Tahun 2026, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, perbankan, serta asosiasi pengembang perumahan.
Menteri PKP juga mengapresiasi rencana pengembangan rumah susun bersubsidi dengan dukungan pihak swasta, termasuk inisiatif penyediaan lahan yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti menjadi pembangunan hunian bagi masyarakat.
“Doakan kita bersama-sama bisa memecahkan rekor terbesar dalam sejarah. Tahun lalu sudah memecahkan rekor, dan saya yakin dengan doa serta kerja sama semua pihak, tahun ini kita bisa mencetak sejarah kembali,” ujarnya.
Dirinya juga berharap berbagai terobosan yang tengah disiapkan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Di samping percepatan pembangunan, Menteri PKP menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan liar, pemerasan, maupun hambatan birokrasi yang merugikan pengembang dan pelaku usaha.
Menurutnya, kepastian hukum dan birokrasi yang profesional merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat serta mempercepat pelaksanaan program perumahan nasional.
"Kementerian PKP tegas dan berkomitmen untuk mendorong pemberantasan korupsi dan memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat," katanya
Melalui pertemuan ini, Kementerian PKP berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antara pemerintah, BPS, KADIN Indonesia, perbankan, asosiasi, dan pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah susun subsidi dan rumah tapak subsidi hingga akhir 2026.
"Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, berkualitas, dan terjangkau sekaligus memperkuat kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," harapnya.
(BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PKP/ RIS)
