Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta perwakilan Yayasan Budha Tzu Chi dan PT Astra International meninjau langsung lahan milik PT KAI di kawasan Tanah Abang, Jakarta, sebagai bagian dari kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penyediaan hunian bagi masyarakat.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektor sebelumnya, sekaligus memastikan kesiapan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP meninjau lahan seluas sekitar 3 hektare di kawasan Stasiun Tanah Abang yang saat ini berstatus clear and clean, namun kembali ditempati oleh masyarakat secara ilegal.
Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan hunian di lahan negara membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta agar dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kita ingin menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat melalui kolaborasi. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan koordinasi, BUMN menyediakan lahan, dan swasta ikut mempercepat pembangunan. Dengan kolaborasi seperti ini, pembangunan bisa lebih cepat dan berdampak luas,” ujar Menteri PKP.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh aspek legalitas dan kepastian hukum lahan dapat diselesaikan dengan baik guna mempercepat proses pembangunan.
Selain untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri PKP juga membuka peluang agar pengembangan hunian di atas lahan negara dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan tanggung, sehingga pemanfaatan lahan menjadi lebih optimal dan inklusif.
Dalam upaya percepatan pembangunan, PT Astra International melalui perwakilannya menyatakan kesiapan untuk membangun hingga 1.000 unit hunian melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di atas lahan milik PT KAI, dengan status kepemilikan lahan tetap berada pada negara.
Direktur Utama PT KAI menyampaikan bahwa pemanfaatan lahan untuk pembangunan hunian vertikal merupakan solusi jangka panjang dalam penataan kawasan, sekaligus menjawab tantangan keberadaan masyarakat yang masih tinggal di bantaran rel.
Dukungan juga datang dari BP BUMN yang menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari optimalisasi aset negara yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kolaborasi ini menjadi langkah awal. BUMN siap menyiapkan lahan-lahan lain di berbagai kota, khususnya di kawasan padat. Ini adalah bukti sinergi antar lembaga untuk kepentingan masyarakat,” ujar Kepala BP BUMN.
Selain lahan di Tanah Abang, Kementerian PKP bersama PT KAI juga tengah mengkaji pemanfaatan sejumlah lahan lainnya, termasuk di kawasan Kampung Bandan dan Kemukus, untuk pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun masyarakat berpenghasilan tanggung.
Dengan sinergi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta, Kementerian PKP optimistis pembangunan hunian vertikal di atas lahan milik negara dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi backlog perumahan sekaligus menata kawasan perkotaan secara berkelanjutan. (*)
