Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui penyampaian perkembangan realisasi anggaran serta capaian pelaksanaan program Tahun Anggaran (TA) 2026 secara berkala kepada publik.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk Program 3 Juta Rumah dan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Pulau Sumatera.
Penyampaian realisasi anggaran dilaksanakan di Wisma Mandiri Lantai 21, Jakarta, Jumat (31/7/2026), dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel bersama para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian PKP.
Dalam paparannya, Sekjen PKP menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian PKP meningkat dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun setelah pemerintah memberikan tambahan anggaran (ABT) sebesar Rp2,219 triliun yang diprioritaskan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Hingga 31 Juli 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp3,271 triliun atau 31,73 persen terhadap pagu non-ABT. Kementerian PKP terus mengoptimalkan percepatan pelaksanaan program agar target penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal, sekaligus memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga.
"Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel.
Pada Program Dukungan Manajemen, realisasi anggaran telah mencapai Rp569,37 miliar atau 62,01 persen dan berhasil melampaui target penyerapan awal Agustus dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen. Sementara itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan telah menyerap Rp2,702 triliun atau 28,77 persen dari target penyerapan yang direncanakan.
Dalam hal Evaluasi Kinerja Balai Menteri PKP memberikan apresiasi terhadap 5 balai yang mencapai progres penyerapan tertinggi diantaranya BP3KP Maluku, BP3KP Sulawesi III, BP3KP Sulawesi I, BP3KP Jawa II, BP3KP Sumatera V.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap menjadi program terbesar Kementerian PKP pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran Rp8,57 triliun atau sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian. Program tersebut ditargetkan menjangkau 400.000 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro Putro menjelaskan bahwa minat masyarakat terhadap Program BSPS terus meningkat secara signifikan. Hingga saat ini, jumlah usulan yang diterima mencapai 1.898.275 unit, jauh melampaui kuota awal sebesar 400.000 unit.
Melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang ketat, sebanyak 142.322 unit telah dinyatakan memenuhi persyaratan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 113.047 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan seluruh proses pendanaan, pencairan, serta rantai pasok material telah berjalan secara sinkron.
Saat ini progres pelaksanaan fisik BSPS menunjukkan 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit dalam tahap pelaksanaan lebih dari 30 persen, serta 4.225 unit telah selesai 100 persen. Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana melalui pelaporan penggunaan bantuan secara bertahap.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera. Tambahan anggaran sebesar Rp2,219 triliun dialokasikan untuk pembangunan 7.952 unit Huntap pada tahun 2026 yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Secara keseluruhan, pembangunan Huntap dirancang mencapai 25.606 unit hingga tahun 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.
Pada sektor rumah susun, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan pembangunan 22 tower atau 1.035 unit rumah susun dengan realisasi SP2D sebesar Rp177,79 miliar atau 47,69 persen dan progres fisik mencapai 47,62 persen.
Sejumlah proyek strategis bahkan telah selesai sepenuhnya, di antaranya Rusun Mahkamah Agung Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, serta Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara yang telah mencapai progres fisik 100 persen.
Di sektor pembiayaan, realisasi KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 telah mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,24 triliun kepada 99.562 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sisi permintaan (demand) yang mencapai hampir 80 persen dari target, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan sektor perumahan.
Sementara itu, realisasi penyaluran KPR Subsidi juga terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir Juli 2026, pemerintah telah menyalurkan KPR Subsidi kepada 121.363 unit rumah. Jumlah tersebut didukung oleh pipeline permintaan sebanyak 162.010 unit dan ketersediaan pasokan rumah sebanyak 21.077 unit sehingga total akumulasi operasional mencapai 183.087 unit.
Di bidang sanitasi, Kementerian PKP mulai merealisasikan program pembangunan sanitasi dengan anggaran efektif Rp32,70 miliar untuk 3.000 unit pekerjaan. Per 31 Juli 2026, realisasi anggaran mencapai Rp349,42 juta dengan sejumlah paket pekerjaan telah memasuki tahap pelaksanaan fisik dan pengadaan. Secara keseluruhan, target fisik program Kementerian PKP tahun 2026 meningkat menjadi 414.212 unit dengan proyeksi capaian fisik sebesar 92,67 persen. Hingga akhir tahun,
Kementerian PKP menargetkan tingkat penyerapan anggaran mencapai 97,48 persen sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak, memperkuat pemulihan wilayah terdampak bencana, serta mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kegiatan penyampaian realisasi anggaran tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Didyk Choiroel, Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Plt. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, para Staf Ahli, Staf Khusus, serta jajaran pejabat Eselon II dan III Kementerian PKP. (*)
