Jayapura – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah Papua Raya sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat serta mendukung Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas peningkatan alokasi program bedah rumah yang dilakukan Kementerian PKP di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait.
"Ini peningkatan yang luar biasa dari Pak Menteri Maruarar Sirait atas program bedah rumah dibanding tahun 2025, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan," ujar Mendagri Tito saat peluncuran program BSPS di Kampung Mosso, Jayapura, Minggu (21/6/2026).
Menurut Mendagri, berdasarkan data yang ada, jumlah rumah tidak layak huni di Papua Raya masih cukup besar. Pada tahun 2026, program BSPS di Papua Raya mencapai 22.379 unit, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 1.656 unit.
Sementara itu, khusus untuk Provinsi Papua, jumlah penerima BSPS mencapai 4.554 unit, naik signifikan dibanding tahun lalu yang sebanyak 851 unit.
Iya menjelaskan bahwa masih terdapat sekitar 71.500 rumah tidak layak huni di Papua. Persentase rumah tidak layak huni di Provinsi Papua mencapai 32,5 persen, sedangkan di Papua Pegunungan angkanya bahkan mendekati 80 persen. "Artinya, di Provinsi Papua hampir satu dari tiga rumah masih tidak layak huni. Di Papua Pegunungan lebih berat lagi, hampir 80 persen. Ini menunjukkan tantangan perumahan di Papua Raya masih sangat besar," katanya.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap wilayah terdepan Indonesia, Mendagri mengungkapkan bahwa dari total alokasi nasional BSPS sebanyak 400.000 unit rumah pada tahun 2026, sebanyak 15.000 unit dialokasikan khusus untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri juga mengapresiasi transparansi pengelolaan anggaran yang dilakukan Kementerian PKP melalui mekanisme Pengadaan dan Penyaluran Material Tepat Waktu (PTT).
"Saya mengapresiasi keterbukaan anggaran yang dilakukan Kementerian PKP sehingga pemilihan toko penyedia bahan bangunan dilakukan secara terbuka melalui proses tender yang transparan," ujarnya.
Dukungan terhadap program tersebut juga disampaikan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah. "Kami sangat mendukung Program Tiga Juta Rumah yang menjadi arahan Presiden Prabowo. Program ini akan berhasil apabila semua pihak bahu-membahu mendukung pelaksanaannya," katanya.
Ia juga mengapresiasi partisipasi pelaku usaha lokal yang terlibat dalam penyediaan material bangunan melalui sistem PTT. "Saya kagum dengan toko penyedia material yang masih bersedia melakukan negosiasi harga meskipun telah menjadi penawaran termurah. Bahkan terdapat efisiensi hingga sekitar Rp3 juta per unit rumah," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan BSPS di wilayah perbatasan. Menurutnya, masih terdapat sejumlah warga di Kampung Mosso yang secara administratif tercatat sebagai warga negara Papua Nugini meskipun ingin kembali menjadi warga negara Indonesia.
"Kami berharap pemerintah pusat dapat membantu proses administrasi mereka agar dapat kembali menjadi WNI sehingga berbagai program bantuan pemerintah, termasuk BSPS, dapat tepat sasaran," kata Abisai.
Mewakili Kementerian PKP, Plt Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rini Dyah Mawarty menjelaskan bahwa pelaksanaan fisik BSPS di Papua akan segera dimulai.
"Pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2026 di Papua dijadwalkan mulai pada 30 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada 24 Agustus 2026. Kementerian PKP akan terus mengawal pelaksanaannya agar berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," ujar Rini. (Jay)
