Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025). Ia menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah bersama dunia usaha dalam mewujudkan hunian layak bagi rakyat.
Menteri Ara menekankan bahwa penyediaan dan peningkatan kualitas rumah rakyat tidak mungkin dikerjakan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan dukungan nyata dari seluruh ekosistem.
“Saya perlu dukungan dari seluruh ekosistem, termasuk dari Kadin. Kita tidak bisa bekerja sendiri di sektor perumahan ini. Tahun 2026, 80 persen anggaran Kementerian PKP diarahkan untuk merenovasi rumah rakyat miskin, yaitu 400 ribu rumah,” ujar Menteri Ara.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga mengapresiasi kontribusi besar dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan yang selama ini turut membantu merenovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah.
“Banyak dukungan renovasi rumah dari sektor swasta. Yang terbesar datang dari perusahaan Djarum, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan asosiasi profesi di bawah Kadin. Ini contoh nyata semangat gotong royong,” tambahnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis, Pembangunan Pedesaan, dan Transmigrasi, Thomas Jusman, menegaskan bahwa penyediaan hunian layak adalah isu strategis nasional. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi tumpuan utama untuk menjawab kebutuhan rakyat. “Bagaimana menyediakan hunian layak dan terjangkau yang merupakan program prioritas pemerintah, hanya bisa dicapai melalui kerja bersama,” ujar Thomas.
Kadin melalui program renovasi rumahnya juga telah memulai langkah konkret dalam membantu pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahap pertama, Kadin menargetkan renovasi 500 rumah hingga April 2026. Program ini dimulai dari Jakarta dengan alokasi 200 unit, disusul Banten 100 unit, Jawa Barat 100 unit, NTT 50 unit, serta Bangka Belitung 50 unit, dan dijalankan melalui kolaborasi dengan kementerian serta berbagai yayasan sosial.
Menteri Ara menyambut baik inisiatif ini dan menilai program Kadin sejalan dengan fokus pemerintah dalam percepatan penyediaan hunian layak. Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan memperkuat koordinasi agar bantuan pemerintah dan sektor swasta dapat saling melengkapi serta tepat sasaran. “Kami ingin memastikan semua kolaborasi ini memberikan hasil nyata bagi rakyat, terutama keluarga miskin yang selama ini tinggal di rumah tidak layak,” tegas Menteri Ara.
Melalui Rapimnas Kadin 2025, Kementerian PKP meneguhkan kembali bahwa penyelesaian persoalan perumahan merupakan kerja bersama. Dengan sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, target renovasi rumah rakyat dapat dicapai lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan bangsa. (Jay)
