Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait siap mengusulkan agar ganjalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang disebabkan oleh masalah seperti keterlambatan pembayaran atau kredit macet bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi bisa dihapuskan. Hal itu diharapkan dapat mendorong akses masyarakat untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga mampu mendukung Program 3 Juta Rumah di Indonesia.
"Semoga bisa ada penyelesaiannya terkait SLIK OJK dalam sektor perumahan, karena itu bukan kewenangan saya. Kalau kewenangan saya, kalau boleh. dihapuskan karena bisa mendorong MBR miliki rumah subsidi," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) di Ruang Rapat Loka Kretagama,
Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Menteri PKP juga menyatakan dirinya juga menemukan banyak masukan terkait SLIK OJK ini saat turun ke lapangan. Pasalnya masalah SLIK sering menjadi kendala bagi MBR yang ingin membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP.
"Kami sering turun ke lapangan dan menemukan itu kendala-kendalanya. Terakhir saya turun ke Bali, ke Bandung, kemudian juga ke Denpasar, kita menemukan banyak. Di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita menemukan itu salah satu kendala rakyat untuk bisa mendaftar untuk memiliki rumah subsidi," terangnya.
Pada kesempatan itu, dirinya juga mengucapkan terimakasih atas dukungan Presiden Prabowo Subianto, Komisi V DPR Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya yang memberikan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan Kementerian PKP.
"Berdasarkan data yang ada, tahun depan anggaran Kementerian PKP naik 100 persen. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya juga meningkat drastis dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit dan diharapkan mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni," tandasnya.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi, kata Menteri PKP, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 unit dan saat ini sudah terealisasi sekitar lebih dari 220.000 unit rumah subsidi. Terkait SLIK OJK Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan lembaga terkait dan memberikan masukan agar bisa ditinjau kembali bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi.
"Realisasi KPR Sejahtera FLPP Periode 1 Januari - 25 November 2025 Penyaluran KPR Sejahtera FLPP terhitung mulai 1
Januari 2025 hingga 25 November 2025 telah disalurkan sebanyak 223.393 unit setara dengan 27,72 T," katanya.
Selain itu BPHTB dan PBG untuk masyarakat berperhatian rendah itu digratiskan. Kementerkan PKP juga tengah mendorong pembangunan Rusun di kota-kota besar agar masyarakat bisa tinggal di kawasan perkotaan.
"Saya minta mulai membangun rumah di kota-kota bentuknya rumah susun dengan memanfaatkan aset-aset negara. Kita akan buat banyak di tahun depan, beberapa kota-kota yang besar sehingga nanti rakyat bisa tinggal di kota
Misalnya di kota Denpasar, itu di daerah kota ada tanah yang masih ada sisa punya Kementerian Keuangan. Sudah dibangun Rusun buat ASN dan masih ada tanah sisa,
Saya minta tadi kepada Menteri Keuangan, alokasinya tentu juga harus buat masyarakat, buat MBR, masyarakat agar lebih sejahtera," harapnya.
BIRO KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
