Tangerang — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Banten Andra Soni, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta jajaran pimpinan lembaga dan mitra strategis, termasuk perbankan dan lembaga pembiayaan yang terlibat dalam ekosistem perumahan nasional.
Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Di Provinsi Banten sendiri, jumlah penerima BSPS meningkat dari sekitar 1.700 unit pada tahun sebelumnya menjadi 5.000 unit pada tahun ini.
Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.
Menteri PKP menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
“Program BSPS tahun ini meningkat signifikan dan menjangkau seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kami ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah. Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Menteri PKP.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas dukungan terhadap penguatan anggaran sektor perumahan, sehingga program BSPS dapat diperluas secara signifikan pada tahun ini.
Menteri Dalam Negeri menegaskan dukungannya terhadap program perumahan yang dijalankan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap persoalan perumahan dan secara langsung meninjau kondisi masyarakat di berbagai daerah.
“Saya all out mendukung program perumahan ini, termasuk mendorong kepala daerah untuk turut berperan aktif. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan harus kita dorong bersama,” ujar Menteri Dalam Negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga memperkuat dukungan pembiayaan perumahan melalui kolaborasi dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan. Penyaluran Kredit Progrma Perumahan oleh perbankan menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha di sektor perumahan seperti developer, kontraktor, hingga bahan bangunan.
Selain itu, program pemberdayaan ekonomi melalui PNM juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok usaha mikro. Pemerintah terus mendorong akses pembiayaan yang lebih terjangkau sebagai alternatif dari praktik pinjaman tidak resmi dengan bunga tinggi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menambahkan bahwa program perumahan yang dijalankan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan backlog perumahan, serta didukung oleh penggunaan data yang akurat dalam penentuan sasaran penerima bantuan.
“Kami mengapresiasi Menteri PKP yang dalam pelaksanaan program BSPS menggunakan data DTSEN dari BPS, sehingga penentuan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat pada desil 1. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keadilan dalam penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap program perumahan tidak hanya menjadi solusi penyediaan hunian, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
