Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah daerah terus mematangkan Program Pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Jayapura pada 24–25 September 2025, hadir Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan, Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, serta seluruh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari delapan kabupaten di provinsi tersebut. Rapat ini membahas ketersediaan SDM yang akan terlibat dalam satuan kerja pelaksanaan pembangunan, jalur logistik menuju lokasi, serta kesiapan sumber daya tenaga kerja dan bahan material. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan hunian layak di Papua Pegunungan dapat segera terwujud dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian PKP mendorong pengembangan konsep Transit Oriented Development (TOD) di kawasan MRT Jakarta sebagai upaya menghadirkan hunian perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Kementerian PKP mencanangkan pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani dalam mendukung program pembangunan perumahan nasional.

Dirjen TKPR meninjau Perumahan Mulia Gading Kencana di Serang, Banten, sebagai salah satu proyek percontohan rumah subsidi ramah lingkungan dalam Indonesia Green Affordable Housing Program.

Direktur PSPPKP Kementerian PKP menghadiri seremoni groundbreaking Rumah Layak Huni Astra di Banyumas sebagai bagian dari kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Kementerian PKP bersama pemerintah daerah dan para bupati di Papua Pegunungan menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan rencana pembangunan 2.200 unit rumah di wilayah tersebut.