Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mendorong pengembangan hunian perkotaan yang terintegrasi dengan transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD). Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara PT MRT Jakarta dan China City Construction Engineering International terkait kerja sama pengembangan kawasan berbasis TOD di sekitar jalur MRT Jakarta.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Transport Hub Dukuh Atas, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/9), dan disaksikan oleh Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Azis Andriansyah bersama Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati.

Pengembangan kawasan berbasis TOD ini bertujuan mengintegrasikan hunian dengan sistem transportasi publik sehingga masyarakat dapat tinggal lebih dekat dengan akses transportasi massal. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan hunian di kawasan perkotaan sekaligus membantu mengurangi kemacetan.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran Kementerian PKP menegaskan dukungannya terhadap pengembangan konsep perumahan yang terintegrasi dengan transportasi umum. Pengembangan TOD di kawasan MRT Jakarta diharapkan dapat menjadi proyek percontohan yang nantinya dapat direplikasi di berbagai kota besar di Indonesia.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan PT CCCEI diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan konsep TOD yang telah berkembang di berbagai negara maju untuk kemudian diadaptasi di Jakarta.

Melalui kolaborasi ini, Direktorat Jenderal TKPR turut mendorong penguatan tata kelola dalam pengembangan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi publik, sehingga pembangunan hunian di perkotaan dapat berlangsung lebih terencana, efisien, dan berkelanjutan. (adl)