Yogyakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Tim Penilai Internal (TPI) melaksanakan kunjungan lapangan ke BP3KP Jawa III dalam rangka penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 22–23 April 2026.

Tim Penilai Internal merupakan tim lintas unit kerja di lingkungan Kementerian PKP yang bertugas melakukan evaluasi sekaligus pendampingan pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang diusulkan.

Kegiatan dipimpin oleh Direktur Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas (KPTA) Brigjen Pol. Julisa Kusumowardono, serta dihadiri oleh Kepala BP3KP Jawa III, TPI Kementerian PKP, dan Tim Kelompok Kerja ZI BP3KP Jawa III.

Kunjungan ini tidak hanya bertujuan melakukan penilaian, tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada unit kerja dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Penilaian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, serta verifikasi dokumen pada enam area perubahan.

Dalam pelaksanaannya, BP3KP Jawa III dinilai telah menunjukkan komitmen dalam pembangunan Zona Integritas. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu diperbaiki, terutama pada aspek kelengkapan bukti dukung, konsistensi implementasi program, serta penguatan dokumentasi kegiatan.

Selain itu, penguatan peran agen perubahan, optimalisasi pemanfaatan sistem kerja berbasis digital, serta peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan pengawasan juga menjadi perhatian dalam evaluasi. Pada aspek pelayanan publik, diperlukan penyempurnaan dalam penyampaian informasi serta penguatan transparansi layanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, TPI menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh, baik dari sisi administrasi maupun implementasi nyata di lapangan. Unit kerja dinilai memiliki potensi untuk meraih predikat WBK, dengan catatan seluruh rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti secara konsisten dan berkelanjutan. Evaluasi lanjutan akan dilakukan untuk memastikan kesiapan unit kerja sebelum menghadapi penilaian oleh Tim Penilai Nasional.

Melalui pendampingan ini, Kementerian PKP terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (adl)