Jakarta — Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerjunkan tim dari Sekretariat Direktorat Jenderal untuk melakukan pemantauan dan evaluasi (monev) pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah Tahun Anggaran 2026 di beberapa lokasi di DKI Jakarta, di antaranya Cipayung, Matraman, Tebet, Kalideres, dan Tambora. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan program BSPS berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan tertib administrasi.

Terhadap penerima bantuan yang berhasil dipantau, progres pembangunan bervariasi, sebagian besar sudah berjalan sesuai ketentuan dengan material yang telah tersalurkan, meski masih ada juga yang menunggu kedatangan sejumlah material karena kendala akses lokasi maupun jarak pengiriman. Beberapa penerima bantuan juga tercatat menambah swadaya pribadi sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mendukung program.

Meski demikian, tim monev turut mengidentifikasi sejumlah tantangan yang umum dijumpai di lapangan. Salah satunya menyangkut status kepemilikan tanah yang berpotensi menimbulkan kendala administratif bagi calon penerima bantuan. Tantangan lain terkait rantai pasok material bangunan, termasuk keterlambatan pengiriman di beberapa lokasi yang berdampak pada mundurnya waktu penyelesaian pembangunan. Dalam pelaksanaannya, peran Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dinilai sangat membantu, mengingat sebagian besar penerima bantuan merupakan warga lanjut usia. Pendampingan TFL mencakup proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga koordinasi dengan penyedia material.

Berbagai temuan di lapangan dari kegiatan monev ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Ditjen TKPR untuk terus menyempurnakan tata kelola pelaksanaan Program BSPS ke depan, termasuk dalam hal penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi riil di lapangan. Melalui pemantauan berkelanjutan ke berbagai wilayah, Kementerian PKP berkomitmen memastikan program BSPS atau Bedah Rumah ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. (adl)