Kementerian PKP melalui Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) dan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang, Staf Khusus Menteri Bidang Internal dan Penjadwalan, Kepala Balai P3KP Sumatera I, dan jajaran pegawai Kementerian PKP bersama Pemerintah Provinsi Sumut meninjau gudang RISHA & RUSPIN dan melakukan koordinasi dengan Posko Logistik Polda dan Posko Bencana Sumatera Utara. Kegiatan ini memastikan kesiapan komponen hunian darurat, kebutuhan tambahan aksesori, serta langkah percepatan distribusi dan pembukaan akses bagi wilayah yang terdampak paling signifikan. Kementerian PKP terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk pemulihan dan penyediaan hunian aman bagi masyarakat.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pemerintah daerah terus mematangkan Program Pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Jayapura pada 24–25 September 2025, hadir Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan, Asisten Daerah II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua I, serta seluruh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari delapan kabupaten di provinsi tersebut. Rapat ini membahas ketersediaan SDM yang akan terlibat dalam satuan kerja pelaksanaan pembangunan, jalur logistik menuju lokasi, serta kesiapan sumber daya tenaga kerja dan bahan material. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan hunian layak di Papua Pegunungan dapat segera terwujud dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
