Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PKP pada Senin, 12 Oktober 2026, bertempat di Wisma Mandiri, Jakarta. Pelantikan ini merupakan bagian dari penguatan organisasi untuk mendukung peningkatan kinerja dan percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR), Hari Rubiyanto, S.STP., M.Si., dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Selain itu, R. Haryo Bekti Martoyoedo, S.T., M.Sc., dilantik sebagai Direktur Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (SS TKPR), sedangkan Dwi Saponingrum Junaedi, S.T., M.Sc., M.Eng., dilantik sebagai Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PSPPKP).

Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam pelaksanaan tugas. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar menanamkan budaya malu terhadap tindakan korupsi dan pelanggaran aturan.

“Selamat pada teman-teman yang baru dilantik. Saya minta tolong ditanamkan budaya malu, malu korupsi, dan malu melanggar aturan,” ujar Maruarar.

Menteri PKP juga mendorong para pejabat untuk terus menghadirkan inovasi dalam pelaksanaan tugas, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku. Kinerja organisasi, menurutnya, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta pelaksanaan tugas yang akuntabel dan transparan.

Pelantikan dan rotasi jabatan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen TKPR, khususnya dalam tata kelola, pengendalian risiko, serta penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman guna mendukung pencapaian program prioritas Kementerian PKP.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat lainnya di lingkungan Kementerian PKP. (adl)