Wamena — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) bersama Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan serta para bupati di wilayah tersebut untuk membahas rencana pembangunan 2.200 unit rumah.

Rapat yang berlangsung di Wamena ini menjadi bagian dari upaya mematangkan berbagai persiapan pembangunan hunian bagi masyarakat di wilayah pegunungan Papua. Pembahasan mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari kesiapan lahan, kelengkapan dokumen pendukung, hingga pemanfaatan bahan bangunan lokal yang sesuai dengan kondisi geografis daerah.

Direktur Jenderal TKPR Azis Andriansyah menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan program berjalan optimal.

“Kami hadir bersama seluruh Bupati untuk menyusun langkah-langkah strategis, mulai dari persiapan program, pelaksanaan teknis, hingga manajemen risiko agar program ini berjalan optimal,” ujar Azis Andriansyah dalam rapat koordinasi tersebut.

Program pembangunan 2.200 unit rumah ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menghadirkan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat Papua Pegunungan. Selain itu, pembangunan perumahan juga diharapkan dapat menyesuaikan dengan karakteristik wilayah pegunungan sehingga lebih berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses hunian di Papua Pegunungan sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (adl)