Jakarta — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi mencanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Gedung Auditorium PU, Jakarta. (10/9) Pencanangan ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan kementerian.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan piagam pencanangan dan pakta integritas oleh seluruh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai bentuk penguatan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Azis Andriansyah menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di sektor perumahan.

“Zona Integritas menjadi landasan penting untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus mendukung target besar pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat Indonesia,” ujar Azis Andriansyah.

Ia juga menekankan bahwa penguatan integritas birokrasi diperlukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan secara transparan, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai lembaga pengawas dan penegak hukum, antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan lintas lembaga dalam membangun birokrasi yang bersih dan melayani. (adl)