Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang kolaborasi penyediaan perumahan bagi keluarga penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih menghadapi persoalan tempat tinggal, baik karena belum memiliki hunian maupun tinggal di rumah yang belum layak.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa pihaknya kerap menerima pengaduan dan masukan dari masyarakat, termasuk dari mitra maupun keluarga penerima manfaat MBG, terkait kondisi tempat tinggal yang mereka tempati. Ia memandang persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program MBG perlu didukung berbagai program pemerintah lain agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih menyeluruh. "Kami menghadap Pak Ara untuk mendapatkan arahan sekaligus difasilitasi agar penerima MBG dapat memperoleh program prioritas dari Kementerian PKP. Banyak anak-anak yang mendapatkan MBG, tetapi kita juga melihat kondisi keluarga dan rumah yang mereka tempati masih perlu mendapat perhatian," ujar Sudaryono.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP menegaskan kesiapan Kementerian PKP mendukung program strategis pemerintah, termasuk MBG yang dijalankan BGN. "Kami berdiskusi, BGN memegang salah satu program paling strategis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Kami senang melihat berbagai gebrakan Pak Sudaryono. Dari Kementerian PKP, ada tiga program strategis yang bisa kita dorong, yaitu FLPP, KPP, dan Program Bedah Rumah," ujar Maruarar.

Menteri PKP menjelaskan bahwa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menjadi instrumen pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi, baik rumah tapak maupun rumah susun. Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) dapat dimanfaatkan untuk membantu orang tua penerima MBG yang menjalankan usaha, khususnya pelaku UMKM, dalam mengembangkan usaha sekaligus menggerakkan perekonomian keluarga.

Adapun Program Bedah Rumah tahun ini mengalami peningkatan signifikan menjadi 400.000 unit. Untuk mendukung keluarga penerima MBG yang membutuhkan perbaikan hunian, Kementerian PKP akan menyiapkan data dan sistem pemadanan sebagai dasar penetapan kuota khusus Program Bedah Rumah bagi keluarga penerima manfaat MBG pada tahun mendatang, dengan pelaksanaan yang tetap mengacu pada kriteria penerima program. "Kami siap mendukung. Kuota untuk Program Bedah Rumah bagi penerima MBG akan kami siapkan. Data dan sistemnya akan segera kami siapkan. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa berjalan," ujarnya.

Melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga ini, pemerintah tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan gizi anak melalui MBG, tetapi juga turut memperhatikan kondisi tempat tinggal dan ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat, sehingga dukungan pemerintah dapat dirasakan masyarakat secara lebih menyeluruh. (adl)