Jakarta, 6 Juni 2026 — Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sri Haryati, menjadi narasumber dalam kegiatan Jakarta Future Festival 2026: Navigating Resilience yang diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Sri Haryati memaparkan tantangan dan strategi pengembangan hunian vertikal sebagai solusi penyediaan perumahan di kawasan perkotaan. Sri Haryati menjelaskan bahwa keterbatasan lahan, tingginya harga tanah, serta meningkatnya kebutuhan hunian di perkotaan mendorong perlunya pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar dan akses transportasi publik. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.

Dampingi Kunjungan Kerja Komisi V ke kawasan TOD Rusun Samesta Pondok Cina Pondok Cina, Depok, Jumat (22/5), guna meninjau capaian pembangunan hunian vertikal berbasis transportasi publik. Proyek TOD Pondok Cina yang berdiri di atas lahan seluas 27.706 m² ini telah membangun dua tower berkapasitas 940 unit. Kawasan ini diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus mendukung mobilitas masyarakat pengguna KRL, dengan Stasiun Pondok Cina melayani sekitar 20 ribu penumpang per hari. Dalam pembahasan, Komisi V DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi lintas sektor, kepastian regulasi, tata ruang, hingga aspek keselamatan bangunan gedung tinggi. Selain itu, perhatian juga diberikan pada mekanisme subsidi silang agar hunian tetap tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bukan spekulan.

Pagi ini Ditjen Perkotaan Kementerian PKP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kegiatan entry meeting, yang merupakan langkah awal dari penugasan Evaluasi Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi UMKM Tahun 2026 pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, di BTN Learning Center, Senin, 18 Mei 2026. Evaluasi ini dilatarbelakangi oleh upaya penguatan UMKM sebagai pilar transformasi ekonomi nasional, khususnya melalui instrumen Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan. Skema pembiayaan khusus sektor perumahan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem perumahan, baik dari sisi penyediaan maupun permintaan, sekaligus menjadi instrumen pendukung terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pembangunan hunian layak di daerah. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengembang, dan pembiayaan dalam menjawab kebutuhan perumahan masyarakat. Bersama HIMPERRA yang diwakili Indra Dwi Yoga, dibahas pengembangan hunian subsidi di Samarinda yang telah mencapai lebih dari 2.000 unit, termasuk kawasan Palaran Indah seluas 18 hektar dengan 1.300 penghuni. Perwakilan BP Tapera menyampaikan realisasi FLPP Samarinda tertinggi di Kaltim, dengan dorongan peningkatan kuota hingga 10.000 unit. Tahun 2025 sendiri telah terealisasi 2.800 unit. Melalui KUR Perumahan dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah mendorong akses pembiayaan yang lebih luas sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.