Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pembangunan hunian layak di daerah. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengembang, dan pembiayaan dalam menjawab kebutuhan perumahan masyarakat. Bersama HIMPERRA yang diwakili Indra Dwi Yoga, dibahas pengembangan hunian subsidi di Samarinda yang telah mencapai lebih dari 2.000 unit, termasuk kawasan Palaran Indah seluas 18 hektar dengan 1.300 penghuni. Perwakilan BP Tapera menyampaikan realisasi FLPP Samarinda tertinggi di Kaltim, dengan dorongan peningkatan kuota hingga 10.000 unit. Tahun 2025 sendiri telah terealisasi 2.800 unit. Melalui KUR Perumahan dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah mendorong akses pembiayaan yang lebih luas sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.

Purwakarta, 14 April 2026 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat meninjau langsung kesiapan UMKM genteng lokal dalam mendukung program gentengnisasi di pabrik genteng Plered, Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Pada tahun ini, kebutuhan material perumahan di Jawa Barat sangat besar, dengan target pembangunan sebanyak 40.000 rumah melalui program BSPS dan 62.591 rumah subsidi. Besarnya kebutuhan tersebut menjadi peluang bagi UMKM genteng lokal untuk terlibat langsung dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Potensi perputaran ekonomi dari kebutuhan genteng ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

Bandung – Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rangka mendorong penguatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Kegiatan ini berlangsung bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna, pada Senin (13/4/2026). Menteri Ara menyampaikan bawah penyediaan hunian harus sejalan dengan penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah mendorong integrasi program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan (KPP) dan sinergi dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) guna memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Program BSPS 2026 Melonjak 10 Kali Lipat di Sulawesi Utara, Kolaborasi Pembiayaan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Diperkuat Manado – Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menyampaikan sambutan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara Prosesi Launching Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/ bedah rumah Tahun Anggaran 2026 di Sulawesi Utara serta Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP bersama BP Tapera, Bank Negara Indonesia (BNI), Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Manado, Rabu (8/4/2026). Dalam sambutan tersebut Dirjen Sri Haryati menyampaikan apresiasi kepada Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan atas arahan dan dukungan yang konsisten sejak berdirinya Kementerian PKP hingga saat ini.