DJKP Gelar Media Briefing Program BSPS Tahun 2026 untuk Perkuat Diseminasi Informasi Publik Kamis, 11 Juni 2026 163 kali Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menggelar media briefing Program BSPS Tahun 2026 bersama media nasional sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Selengkapnya DJKP Perkuat Sinergi Peningkatan Layanan Klinik PKP di Sumatera Utara Jumat, 05 Juni 2026 119 kali Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman bersama Balai P3KP Sumatera II memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi, pengelola rumah susun, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan Klinik PKP di Sumatera Utara. Selengkapnya DJKP Perkuat Sinergi Data Lintas Kementerian/Lembaga Dukung Program 3 Juta Rumah Selasa, 02 Juni 2026 173 kali Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga melalui Forum Koordinasi Teknis Data Program Perumahan Nasional Tahun 2026 guna mendukung penyelarasan data sebagai fondasi pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Selengkapnya DJKP Perkuat Kapasitas Pengelolaan Media Sosial dan Penulisan Rilis Jumat, 24 April 2026 351 kali DJKP meningkatkan kapasitas pengelola media sosial dan kehumasan melalui kegiatan strategi pengelolaan media sosial dan penulisan rilis guna menghadirkan komunikasi publik yang lebih efektif dan berdampak. Selengkapnya DJKP Gelar FGD Sinergi dan Evaluasi Implementasi Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 di Jawa Barat Kamis, 23 April 2026 293 kali Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menyelenggarakan FGD di Jawa Barat untuk menyinergikan dan mengevaluasi implementasi Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Selengkapnya Perkuat Kualitas Regulasi, DJKP Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program Legislasi Tahun 2026 Kamis, 09 April 2026 296 kali Monitoring dan evaluasi Program Legislasi Kementerian PKP Tahun 2026 dilaksanakan di Surabaya untuk memastikan kesiapan penyusunan berbagai regulasi di lingkungan DJKP. Kegiatan ini menekankan pentingnya kualitas substansi, sinkronisasi kebijakan, serta kepatuhan terhadap tahapan perancangan produk hukum. Selengkapnya