Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menggelar Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, meningkatkan koordinasi, dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menggelar pembekalan pengisian Quick Status melalui aplikasi GoPKP guna meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program BSPS secara akurat, transparan, dan terintegrasi.

Direktorat Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen menerima kunjungan Ombudsman RI untuk membahas penguatan penanganan pengaduan konsumen perumahan melalui BENAR-PKP guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Direktorat Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan sosialisasi SOP Pelaksanaan Kliring Teknologi guna meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan serta mendukung penerapan teknologi konstruksi yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Kementerian PKP mendorong sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan hunian pascabencana melalui penerapan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable serta pemanfaatan teknologi konstruksi yang aman dan andal.

Kementerian PKP mengedukasi masyarakat mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi rumah dan rumah susun melalui program siniar MiHCaST, sekaligus mengajak masyarakat memahami hak-haknya dan memanfaatkan layanan pengaduan BENAR-PKP apabila mengalami permasalahan di sektor perumahan.