Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi Apartemen Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat guna memfasilitasi penyelesaian masalah antara konsumen Apartemen Meikarta dan Lippo Group. Lippo Group hingga saat ini telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi sesuai permintaan konsumen sebanyak 40 orang dan masih proses pembayaran sebanyak 38 orang. "Sore ini saya hadir langsung di Meikarta, untuk bertemu dengan konsumen meikarta dan James Riady. Kunjungan saya ke Meikarta hari ini dalam agenda tindak lanjut kesepakatan untuk menyelesaikan masalah antara konsumen Meikarta dan Lippo Group," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (22/7/2025).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat penuntasan masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan melibatkan penuh pemerintah daerah sebagai pelaksana utama. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (20/7/25), dalam pertemuan dengan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dan sejumlah kepala daerah dari wilayah sekitar, seperti Banjarnegara, Brebes, Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan penataan kawasan. Ia menyoroti banyaknya proyek pusat yang mangkrak karena pelaksanaan tidak berdasarkan data dan verifikasi dari pemerintah daerah. “Kalau bawa proyek ngedrop, kadang-kadang didrop di tempat yang salah, akhirnya mangkrak dan tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi,” kata Wamen Fahri dalam pertemuan dengan Bupati Kebumen Lilis Suryani di Kebumen, Sabtu (19/7/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Kementerian PKP akan mulai melaksanakan pembangunan rumah susun (Rusun) untuk hakim di lingkungan Mahakamah Agung. Kementerian PKP juga telah membentuk tim teknis serta mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp 20,09 M untuk pembangunan Rusun yang dilaksanakan secara Multi Years Contract (MYC). "Saat ini masih ada hakim - hakim dan pegawai di pengadilan di Indonesia yang hingga saat ini belum memiliki rumah. Untuk itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP akan memulai bangun perumahan bagi hakim dan pegawai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai bertemu Ketua MA di Jakarta, Jum'at (18/7/2025) sore.
