BERITA

Dalam merealisasikan program 3 juta rumah diperlukan pendataan serta integrasi kebijakan pemerintahan agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Dirjen Imran beserta jajaran mengadakan sosialisasi terkait Program 3 Juta Rumah kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu (16/06). Presiden Prabowo menetapkan program 3 juta rumah untuk berbagai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk ASN dan pekerja informal. Dalam hal ini pemerintah menargetkan peningkatan kepemilikan rumah layak di perkotaan, perdesaan dan pesisir. Target pembangunan 3 juta rumah akan melibatkan berbagai stakeholder di luar APBN, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat. "Kementerian PKP kini berperan bukan hanya sebagai eksekutor, tapi juga sebagai regulator dan fasilitator dalam sektor perumahan." ujar Dirjen Imran.

Latar belakang dilakukan Kick Off penanganan RTLH di Kecamatan Johar Baru bermula dari kunjungan Bapak Menteri PKP pada tanggal 11 Nevember 2024, meninjau Ibu Hasna berusia 62 tahun di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, beliau bekerja menjual kumpulan botol plastik, serta menempati rumah berukuran 2x3 meter dengan dua tingkat/lantai bersama 12 anggota keluarganya, lalu ditawarkan untuk dipindah ke Rusun Pasar Rumput juga mengajak warga sekitar sejumlah 11 orang untuk Program Konsolidasi Tanah Vertikal namun menolak, kemudian dicarikan serta menetap di rumah layak huni yang lokasinya tak jauh dari tempat tinggal yang lama disewa selama enam bulan dengan fasilitas lengkap.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah menemukan adanya dugaan kecurangan pembangunan rumah bagi eks pejuang Tim-tim di Kabupaten Kupang, NTT yang tidak sesuai Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Pembangunan rumah tersebut dilaksanakan oleh kontraktor dari BUMN seperti PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nindya Karya (Persero) "Kami telah menerjunkan tim Inspektorat Jenderal dan menemukan sejumlah dugaan bahwa ada kecurangan dalam proses pembangunan rumah bagi Eks Pejuang Tim Tim di Kupang, NTT," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait di Jakarta, Senin (14/4/2025). Menteri PKP menegaskan, pembangunan rumah bagi Eks pejuang Tim-tim seharusnya memiliki kualitas bangunan yang baik dan berkualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri PKP juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo beserta perwakilan dari jajaran dari PT. Brantas Abipraya (Persero) dan PT. Nind

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan tim mengadakan One on One Meeting bersama Mr. Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar, Minggu (13/4/2025). Pada pertemuan tersebut Menteri PKP juga menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut guna pembangunan hunian bagi masyarakat. "Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Menteri PKP. Pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang proyek investasi Qatar untuk perumahan di Indonesia. Apalagi saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang masuknya investasi dari Qatar guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat