Denpasar - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan secara signifikan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Bali pada tahun 2026. Jika pada tahun 2025 bantuan yang diberikan hanya 31 unit di Kabupaten Tabanan, maka pada tahun 2026 jumlahnya meningkat drastis menjadi 1.800 unit yang tersebar di seluruh 9 kabupaten/kota di Bali, Senin (16/3/2026). Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan peningkatan alokasi tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menghadiri pencanangan pembangunan hunian dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah yang dilaksanakan di kawasan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Blok G Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (16/03). Momentum ini dihadiri langsung oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi , Chief Operating Officer (COO) Danantara yang juga Kepala BP BUMN Doni Oskaria, Wakil Kepala BPI Danantara Tedi Bharata, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin.
Denpasar - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaksanakan sosialisasi KUR Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) dalam kegiatan Sosialisasi Program Penguatan Ekosistem Perumahan di Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar lembaga perbankan memperluas penyaluran kredit kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil, Senin (16/3/2026). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor usaha kecil, termasuk yang terlibat dalam ekosistem perumahan. “Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, bank-bank Himbara dihimbau untuk lebih banyak menyalurkan kredit kepada usaha-usaha kecil dan masyarakat, bukan hanya kepada pengusaha besar saja. Kita ingin ekonomi rakyat juga tumbuh dan mendapatkan akses pembiayaan yang adil,” ujar Menteri Ara.
Majalengka – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Majalengka. Ia menekankan bahwa ke depan tidak boleh lagi ada masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak. “Jangan ada rumah yang seperti ini lagi. Negara harus hadir membantu rakyat agar bisa tinggal di rumah yang layak,” tegas Menteri PKP
Majalengka — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah di Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan signifikan pada tahun anggaran 2026. Berdasarkan data Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P3KP) Jawa II, jumlah bantuan rumah swadaya yang dialokasikan untuk masyarakat Majalengka naik dari 250 unit pada tahun 2025 menjadi 1.030 unit pada tahun 2026. Pada TA 2025, program BSPS di Majalengka tercatat menjangkau 250 unit rumah yang tersebar di 11 kecamatan dan 23 desa, dengan dukungan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi hunian yang lebih aman dan sehat.
JAKARTA – Di tengah akselerasi program pembangunan perumahan nasional, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) menggelar kegiatan Silaturahmi Pegawai di Lingkungan Kementerian PKP, Kamis (12/3/2026). Bertempat di Lobby Lantai 2, Gedung KemenPKP, Jl. Raden Patah 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, acara ini menjadi momentum krusial untuk mempererat koordinasi antar-lini di kementerian yang baru saja menuntaskan agenda triwulan pertama tahun anggaran 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, fungsional, hingga staf pelaksana. Berbeda dengan rapat koordinasi formal yang kaku, suasana di Lobby Lantai 2 dikemas lebih inklusif untuk mendorong komunikasi dua arah antara pimpinan dan staf.
