Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membahas peluang kolaborasi dalam penataan kawasan permukiman pesisir di Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Rabu (17/09).
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para ratusan pengembang perumahan anggota Realestat Indonesia (REI) untuk memanfaatkan Kredit Program Perumahan untuk mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Adanya KUR Perumahan serta penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit serta pembebasan biaya Pengurusan BPHTB dan PBG serta PPN DTP hingga akhir tahun 2025 diharapkan mampu meningkatkan pembangunan rumah bagi masyarakat sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah di sektor perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Plt. Sekretaris Utama BPS Moh Edy Mahmud, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Pimpinan Yayasan Budha Suci Indonesia sekaligus Pimpinan Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma (Aguan) menghadiri Serah Terima Kunci sebanyak 115 unit rumah dari Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih oleh Yayasan Buddha Tzu Chi dan Agung Sedayu Grup di Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, Rabu (17/9/2025).
Medan, 16 September 2025 – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) melalui Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menggelar kegiatan sosialisasi dua Peraturan Menteri PKP terbaru yang mengatur kemudahan pembiayaan perumahan dan pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan. Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari 16-17 September 2025 di Aula Raja Inal Siregar, Kota Medan, Sumatera Utara dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, asosiasi pengembang, serta unit pelaksana teknis dari berbagai provinsi di Sumatera dan Kalimantan. Acara dibuka dengan sambutan hangat dari Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat dan arahan dari Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Selasa (16/09).
