Toba — Pemerintah terus mempercepat upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui alokasi besar program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 19.668 unit BSPS disiapkan pada Tahun Anggaran 2026. Untuk memastikan ketepatan sasaran, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turun langsung meninjau calon penerima bantuan di Kabupaten Toba. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan, sekaligus berdialog dengan masyarakat.
Jakarta - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan penataan jalan di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan penguatan ekonomi masyarakat. Penataan ini direncanakan dilaksanakan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema kolaborasi dengan berbagai pihak, Rabu (18/3/2026). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penataan kawasan tidak harus selalu bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan dapat dilakukan melalui sinergi dan gotong royong lintas sektor.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Ali Muhammad, tokoh nasional Boy Thohir, dan Lawrence Barki melaksanakan kegiatan sosial “Berbagi untuk Negeri dari Menteng untuk Menteng” dengan menyalurkan 2.000 paket sembako kepada masyarakat di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (18/3/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kolaborasi lintas sektor dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat perkotaan.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi yang berpihak pada rakyat melalui proses yang inklusif dan partisipatif. Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rumah Susun (Rusun) Subsidi pada Selasa malam (17/3/2026). Menteri PKP menyatakan bahwa sebelum penandatanganan kebijakan, pemerintah secara aktif menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, perbankan, pengembang, kontraktor, hingga lembaga seperti Danantara dan Kantor Staf Presiden (KSP). “Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” tegasnya.
