Ternate - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) turut mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi di Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, Buhari Sirait, serta dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, bersama para Anggota Komisi V DPR RI. Turut hadir Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, serta para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Maluku Utara dan mitra kerja Komisi V DPR RI. Kunjungan kerja yang berlangsung di Ternate ini mencakup pertemuan dengan pemerintah daerah dan mitra kerja Komisi V DPR RI, serta peninjauan lapangan ke Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Jambula.
Kendari — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut disampaikan Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Syamsiar Nurhayadi, dalam pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Kendari, Rabu (22/4/2026). Dalam paparannya, Syamsiar Nurhayadi menjelaskan bahwa Program BSPS merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah secara swadaya. Program ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penguatan sinergi program perumahan bersama Taspen dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pertemuan strategis yang turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Pertemuan ini membahas berbagai langkah konkret dalam memperluas akses pembiayaan perumahan serta percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah NTT. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan penyediaan perumahan di daerah.
JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menggelar pertemuan koordinasi intensif program perumahan bersama para pemangku kepentingan di Ruang Kerja Menteri, Lantai 21 Wisma Mandiri, Thamrin, Jakarta, Senin (20/4/2026). Rapat ini merupakan bagian dari langkah akselerasi Kementerian PKP dalam memastikan proyek-proyek strategis perumahan berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat langkah strategis dalam pemanfaatan aset tanah negara guna mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat. Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam memastikan aset negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuanagn dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (20/4). Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program perumahan, salah satunya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa total anggaran Kementerian PKP pada tahun ini mencapai sekitar Rp10 triliun, dengan sekitar 80 persen dialokasikan untuk program BSPS. Melalui alokasi tersebut, pemerintah menargetkan dapat menjangkau sekitar 400 ribu penerima manfaat yang rumahnya akan diperbaiki.
