BERITA

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam menyelesaikan persoalan perumahan nasional. Dalam seminar yang digelar bersama Autodesk Build di Jakarta, Kamis (3/7/2025), Wamen Fahri menekankan bahwa digitalisasi data dan integrasi sistem adalah fondasi utama bagi program pembangunan dan renovasi rumah rakyat yang masif.

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong lahirnya alternatif pembiayaan perumahan pekerja tanpa membebani anggaran negara, salah satunya melalui skema attachment earning. Skema ini memungkinkan pemotongan gaji pekerja pabrik secara langsung oleh manajemen perusahaan untuk pembayaran cicilan rumah melalui bank, sehingga proses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien.

Jakarta — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah diwakili oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur menerima kunjungan kerja sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertemuan ini membahas percepatan pelaksanaan program perumahan nasional, khususnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penyediaan rumah subsidi. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Kawasan Permukiman menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung target penyediaan 3 juta unit rumah, sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, untuk mempercepat realisasi program BSPS, pemerintah daerah perlu mengajukan usulan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya bagi masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 4.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan kuota KPR FLPP untuk 15.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu Menteri PKP juga meminta Gubernur Sumatera Utara (Sumut) M Bobby Afif Nasution untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah serta pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). "Hari ini saya menerima kunjungan Gubernur Sumut serta sejumlah Bupati dan Walikota dari Provinsi Sumut untuk mensukseskan program rumah subsidi untuk MBR dan ASN di Sumut. Saya mengalokasikan kuota KPR FLPP untuk 15.000 unit rumah subsidi di Provinsi Sumut," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (1/7/2025).