BERITA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun ini mentargetkan pembentukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan. Hal itu dilaksanakan dengan membangun Zona Integritas di lingkungan kerja sehingga mampu meningkatkan tata kelola yang baik, efisiensi dan kualitas pelayanan publik, serta mengembangkan budaya integritas yang kuat di antara pegawai pemerintah

Jakarta - Pelaksanaan program pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya memiliki sejumlah risiko yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya melakukan pencegahan serta pemetaaan profil risiko yang ada sehingga dapat diantisipasi sejak dini.

Jakarta - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR melaksanakan Pengukuhan Pengurus Antar Waktu (PAW) serta mengesahkan Program Kerja Tahun 2024. Hal tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus membuat pengurus DWP semakin solid dan dapat menjalankan program kerja yang telah tersusun sehingga memberi manfaat para anggota dan masyarakat luas.

Jakarta - Program pembangunan infrastruktur perumahan di Indonesia perlu memperhatikan manajemen risiko agar pelaksanaannya di lapangan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki kompetensi serta budaya sadar risiko guna memitigasi berbagai tantangan dan hambatan di bidang perumahan.