Mataram — Di depan ratusan konsultan NTB, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan sesuatu yang tidak biasa terdengar di forum semacam ini: kritik.

Fahri membuka Musyawarah Provinsi XI INKINDO NTB di Ballroom Hotel Merumatta, Senggigi, Kamis (14/05/2026), dengan satu pertanyaan — seberapa jauh konsultan Indonesia punya tradisi keilmuan, bukan sekadar tradisi proyek?

"Jangan hanya menjadi partner proyek. Jadilah arsitek Indonesia masa depan — partner transformasi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045 bersama Presiden Prabowo," ujarnya.

Musprov bertema "INKINDO Bersinergi Membangun NTB Makmur Mendunia Melalui

Transformasi Teknologi" ini dihadiri sekitar 100 peserta, termasuk Gubernur NTB, Bupati dan Wali Kota se-NTB, Ketua Umum DPN INKINDO Ir. Erie Heryadi, M.H., Ketua Kadin NTBH. Faurani, S.E., M.B.A., perwakilan Forkopimda NTB, Danlanud NTB, Kapolda NTB, Kepala Dinas PUPR NTB, serta perwakilan DPD INKINDO dari Papua, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, dan DKI Jakarta.

Fahri membuka data yang menjadi latar program 3 juta rumah: sebagian besar masyarakat Indonesia membangun rumah sendiri, tanpa konsultan, tanpa desain, tanpa perencanaan tata ruang. Hasilnya terlihat di mana-mana — kawasan kumuh di sempadan sungai, permukiman padat tanpa sirkulasi, kota yang tumbuh tanpa bentuk.

"Perumahan adalah tangga peradaban setiap bangsa. Setiap negara yang bergerak dari berkembang menjadi maju, di dalamnya ada transformasi perumahan yang mengubah wajah kota menjadi lebih beradab, lebih tertib, lebih sehat, dan lebih indah," tegasnya.

Program 3 juta rumah terdiri dari dua target: renovasi 2 juta unit dan pembangunan rumah vertikal 1 juta unit per tahun. Untuk renovasi kawasan kumuh, Fahri mendorong pendekatan kolektif — gotong royong melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri — agar manfaatnya tidak hanya jatuh ke segelintir pihak.

Fahri mengajak INKINDO NTB masuk lebih dalam ke perencanaan kawasan dan pembangunan kota penyangga baru yang sedang diarahkan Presiden Prabowo. "Bantu kami memikirkan bagaimana melahirkan ide besar ini untuk menyelesaikan proyek kemanusiaan kita," ajaknya.

Dari dalam INKINDO sendiri, ada masalah lain yang diangkat Ketua DPP INKINDO NTB H.L. Karman Lutfi, S.T.: regulasi yang belum setara bagi usaha lokal. Konsultan daerah bukan kalah soal teknologi atau SDM semata — tapi soal aturan main.

"Persaingan dengan usaha dari luar daerah bukan semata karena keterbatasan teknologi dan kapasitas SDM, tetapi karena regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada usaha lokal," ujar Karman Lutfi.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Panitia Andi Firman, S.E., serta Sekretaris DPP INKINDO NTB