Jakarta - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah bersama Wamen BUMN Dony Oskaria membahas tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan milik sejumlah BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," kata Wamen Fahri.
Selanjutnya setelah dilakukan sinkronisasi data, Wamen Fahri mengatakan perlu segera dilakukan penyusunan regulasi skema pemanfaatan aset tersebut. "Yang kedua tentu skema pemanfaatannya yang akan dikeluarkan Kementerian Keuangan, kita perlu perubahan regulasi apa untuk hal itu," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen PKP Fahri Hamzah juga mendorong para BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.
"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detaiil lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," kata Menteri PKP Fahri Hamzah.
Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Wamen Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.
"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya," kata Wamen Fahri. (*)
KOMUNIKASI PUBLIK KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PKP)
