Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penguatan sinergi program perumahan bersama Taspen dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam pertemuan strategis yang turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Pertemuan ini membahas berbagai langkah konkret dalam memperluas akses pembiayaan perumahan serta percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah NTT.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan penyediaan perumahan di daerah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Taspen sangat penting untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat penyediaan hunian layak,” ujar Menteri Ara. Ia juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam meningkatkan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di NTT.
“Tahun ini, setiap kabupaten/kota di NTT minimal mendapatkan 500 unit BSPS. Dengan total 22 kabupaten/kota, maka NTT memperoleh sekitar 11.000 unit BSPS. Ini bentuk keberpihakan pemerintah untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di daerah,” tegasnya.
Menurutnya, peningkatan kuota ini diharapkan mampu mendorong percepatan perbaikan rumah masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. “Kita ingin program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Komisaris Utama Taspen, Fary Djemy Francis, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung program pemerintah di sektor perumahan melalui penguatan layanan pembiayaan bagi peserta.
“Kami siap mendukung program perumahan pemerintah, khususnya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi ASN, sehingga mereka dapat memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” ujarnya.
Wakil Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program perumahan yang digagas pemerintah pusat. “Pemerintah Provinsi NTT siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Taspen untuk memastikan program perumahan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran di daerah,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendukung percepatan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi pembiayaan dan kolaborasi strategis dalam rangka mewujudkan program perumahan nasional yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
