Kota Sorong - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan kunjungan lapangan ke lokasi yang akan menjadi prioritas penataan kawasan kumuh di Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Senin (27/4/2026).
Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan program penataan kawasan kumuh sekaligus melihat langsung kondisi permukiman masyarakat di lapangan.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa penataan kawasan kumuh merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kita ingin kawasan yang saat ini kumuh bisa ditata menjadi lingkungan yang layak huni, sehat, dan manusiawi. Ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Menteri Ara.
Ia juga menegaskan kepastian waktu pelaksanaan program tersebut.
“Kegiatan penataan kawasan kumuh ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan perubahan,” tegasnya.
Berdasarkan rencana penanganan, kawasan seluas kurang lebih 15,4 hektare ini akan ditata secara terpadu melalui berbagai intervensi infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hunian.
Penanganan sanitasi akan dilakukan dengan pembangunan 56 unit di sisi darat dan 19 unit di kawasan tepi laut, berupa bilik dengan kloset leher angsa yang dilengkapi tangki septic tank.
Selain itu, program juga mencakup penataan rumah melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 68 unit.
Dari sisi infrastruktur lingkungan, akan dilakukan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 1.647 meter serta drainase lingkungan sepanjang 735 meter untuk mendukung kualitas permukiman yang lebih sehat.
Kawasan ini juga akan dilengkapi dengan penerangan jalan umum sebanyak 30 titik guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Dalam aspek mitigasi bencana, khususnya kebakaran, pemerintah juga akan menyiapkan jalur evakuasi, melakukan sosialisasi evakuasi kebakaran kepada masyarakat, serta memasang penanda atau rambu evakuasi sebagai bagian dari sistem proteksi kawasan.
Menteri Ara menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak.
“Penataan kawasan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi, mulai dari perbaikan rumah, sanitasi, infrastruktur dasar, hingga aspek keselamatan lingkungan,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Ara juga berdialog dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi terkait kebutuhan penataan kawasan.
“Kita ingin program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu kita turun langsung, melihat kondisi riil, dan mendengar langsung dari warga,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program.
“Pemerintah daerah harus aktif, terutama dalam penataan tata ruang, legalitas lahan, dan dukungan kebijakan agar program ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa dukungan data yang akurat menjadi kunci dalam menentukan prioritas penanganan.
“Kami akan mendukung dengan data yang valid agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh penataan kawasan kumuh. “Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menata kawasan kumuh di Sorong agar menjadi lingkungan yang lebih layak, sehat, dan tertata,” ujarnya.
Penataan kawasan kumuh di Remu Utara ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas permukiman, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.
Melalui langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan permukiman yang layak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kawasan timur, guna mewujudkan lingkungan hunian yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan. (*)
