Brebes — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penguatan Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Menteri PKP dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Lapangan Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (9/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari 300 nasabah PNM dan 200 debitur Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan BNI. Turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Komisaris PNM Dradjad Hari Wibowo, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana, SEVP Commercial dan SME BNI Andi Yusdiman, serta Plt Komisioner BP Tapera Wilson Lie Simatupang.
Kegiatan juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Tengah, di antaranya Temanggung, Boyolali, Kebumen, dan sejumlah wilayah lainnya
Dalam sambutannya, Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui berbagai skema, termasuk KPP dan FLPP. Menurutnya, kebijakan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kuota rumah subsidi melalui FLPP.
“Akibat pelonggaran GWM dari Bank Indonesia, kuota FLPP yang sebelumnya sekitar 220 ribu unit kini meningkat menjadi 350 ribu unit. Selama ini biasanya di bulan Agustus para pengembang sudah kehabisan kuota subsidi rumah. Dengan penambahan kuota ini masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi,” ujar Menteri PKP.
Sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog kepemilikan rumah di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 774.000, Menteri PKP menyatakan pemerintah mengalokasikan sebanyak 50 ribu unit FLPP untuk Jawa Tengah sesuai permintaan Gubernur Jawa Tengah.
“Rumah subsidi ini harus benar-benar dapat dinikmati masyarakat kecil seperti ART, buruh, dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Karena itu pemerintah terus memperkuat pembiayaan perumahan agar semakin mudah diakses masyarakat,” katanya.
Selain rumah tapak subsidi, Kementerian PKP juga mendorong pembangunan rumah susun subsidi di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi dan keterbatasan lahan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan Kementerian PKP dalam pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat di Jawa Tengah.
“Ini menjadi kebanggaan bagi kami karena kebutuhan papan atau perumahan masyarakat Jawa Tengah mendapat perhatian dari Kementerian PKP. Dalam membangun Jawa Tengah dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak,” ujarnya.
Salah satu penerima manfaat program KUR Perumahan juga mengaku terbantu dengan adanya dukungan pembiayaan tersebut untuk mengembangkan usahanya.
Sementara itu, SEVP Commercial dan SME BNI Andi Yusdiman menyampaikan bahwa hingga April 2026, BNI telah menyalurkan KPP sebesar Rp1,7 triliun yang terdiri dari Rp836 miliar dari sisi suplai dan Rp874 miliar dari sisi demand. Sedangkan pada kegiatan hari ini total penyaluran mencapai Rp270 miliar kepada 375 debitur.
Selain penyaluran KPP, kegiatan ini juga menjadi bagian dari kolaborasi pemberdayaan ekonomi rakyat bersama PNM dan SMF yang melibatkan para ibu nasabah Mekaar sebagai pelaku usaha mikro berbasis rumah tangga.
“Kenapa Menteri Perumahan ikut mengurus PNM dan SMF? Karena sebagian besar nasabah Mekaar menjalankan usahanya dari rumah. Percuma kita memperbaiki 30 ribu rumah di Jawa Tengah kalau kondisi ekonomi masyarakatnya tetap sulit. Kita harus memberdayakan ekonomi masyarakat supaya rumahnya tidak kembali kumuh. Karena itu program-program ini harus dikombinasikan untuk menyelesaikan masalah masyarakat secara utuh,” tegas Menteri PKP.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan kebijakan penurunan bunga sebesar 5 persen bagi nasabah Mekaar guna membantu pengembangan usaha masyarakat kecil.
Melalui kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang layak, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang lebih kuat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.
