Brebes — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara resmi meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Jawa Tengah dengan total sebanyak 30 ribu rumah tahun 2026 di Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Peluncuran program tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana, serta jajaran Kementerian PKP. Kegiatan juga diikuti secara daring oleh calon penerima bantuan BSPS dari 34 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Menteri PKP menegaskan bahwa program BSPS ditujukan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.
“Program BSPS ini diberikan kepada masyarakat yang memang memenuhi syarat, yakni masuk kategori desil 1 sampai 4, belum pernah menerima bantuan perumahan, dan kondisi rumahnya memang tidak layak huni. Kami ingin bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran sehingga masyarakat bisa tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan aman,” ujar Menteri PKP.
Ia menjelaskan, pekerjaan perbaikan rumah BSPS di Jawa Tengah akan dimulai secara serentak pada 15 Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada 30 Juli 2026.
Untuk Kabupaten Brebes, jumlah BSPS pada tahun 2025 tercatat sebanyak 20 unit dan meningkat menjadi 600 unit pada tahun 2026 yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa. Sementara secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah, jumlah BSPS meningkat dari 7.532 unit pada tahun 2025 menjadi 30 ribu unit pada tahun 2026.
Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dan jajaran Kementerian PKP yang terus mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program BSPS.
Di sela kegiatan peluncuran, Menteri PKP turut mengunjungi rumah salah satu calon penerima bantuan BSPS, Warningsih, warga Desa Kaliwlingi yang sehari-hari berjualan makanan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Kondisi rumah Warningsih masih tergolong tidak layak huni dengan sebagian struktur rumah menggunakan bambu yang telah rapuh, dinding anyaman bambu, serta fasilitas sanitasi yang belum memadai.
Warningsih mengaku bersyukur karena akhirnya mendapatkan bantuan perbaikan rumah setelah sebelumnya belum pernah menerima program serupa.
“Alhamdulillah saya belum pernah dapat bantuan seperti ini. Dulu pernah didata dan difoto, tapi belum ada realisasi. Kondisi rumah juga sering bocor dan kalau mau buang air harus ke pasar karena di rumah belum ada fasilitasnya. Terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Prabowo atas bantuan ini,” ujarnya.
Selain peluncuran BSPS, Menteri PKP juga meninjau simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) yang dilaksanakan masyarakat di Desa Kaliwlingi. Di lokasi tersebut terdapat 10 calon penerima bantuan yang mengikuti proses PTT dengan pagu pembelian bahan bangunan sebesar Rp175 juta atau Rp17,5 juta per penerima bantuan. Proses tersebut diikuti oleh empat toko bangunan dan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp10.633.760.
Menteri PKP menegaskan bahwa mekanisme PTT menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi penggunaan anggaran negara sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan program.
“Program ini juga mendidik masyarakat karena ini adalah uang negara sehingga masyarakat harus ikut mengawasi. Kalau ada yang meminta pungutan atau melakukan penyimpangan silakan direkam, dilaporkan, bahkan diviralkan. Hasil efisiensi dari proses PTT ini juga harus dimusyawarahkan bersama oleh para penerima bantuan untuk dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP, dan seluruh jajaran Kementerian PKP atas pelaksanaan program BSPS yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Menteri PKP, dan seluruh jajaran Kementerian PKP atas kerja kerasnya sehingga program perbaikan rumah masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Melalui program BSPS, pemerintah tidak hanya memperbaiki rumah masyarakat, tetapi juga menghadirkan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman guna meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
